logo


Siap dengan Segala Konsekuensi, KPK: Pemberantasan Korupsi Harus Jalan Terus

Simak berita selengkapnya

17 Oktober 2019 16:53 WIB

Juru bicara KPK Febri Diansyah.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

PADANG, JITUNEWS.COM – UU KPK hasil revisi diduga sangat berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Namun, pada akhirnya undang-undang tersebut tetap disahkan dan memancing aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Meski per hari ini UU KPK hasil revisi telah berlaku, KPK telah memastikan tetap bekerja seperti biasa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan akan terus menggiatkan pemberangusan tindak korupsi di Indonesia dengan segala resiko yang ada.


KPK Sering Lakukan OTT, Fahri Hamzah Heran, "Saya Geleng-geleng Kepala Lihat KPK"

"Pemberantasan korupsi harus jalan terus. Sepahit apa pun konsekuensinya, KPK harus melaksanakan," ucap Febri di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dilansir dari Detik, (17/10).

Demi mengantisipasi pelemahan pemberantasan korupsi, Febri mengatakan bahwa KPK telah membentuk  tim transisi. Dia menyebut ada 26 poin dalam UU KPK baru yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.

"Kenapa kami sebut seekstrem itu? Karena memang ada 26 poin yang kami identifikasi. UU itu diubah agar pencegahan lebih kuat, tapi ternyata justru kewenangan pencegahannya dipangkas dan tidak ada yang diperkuat," terang Febri.

Febri mengaku juga mendengar kabar akan diterbitkannya Perppu KPK oleh Presiden Jokowi. Akan tetapi, ia menyerahkan hak sepenuhnya kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kemarin kami identifikasi kemungkinan penerbitan Perppu ada tapi semuanya terpulang kepada Presiden. KPK harus menurunkan secara lebih rinci dari rancangan UU yang ada, apa poin yang lebih detail yang harus kami lakukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi," tukasnya.

Anggap OTT KPK Hamburkan Anggaran, Politisi PDIP: Kegagalan KPK Membantu Pemerintah

Halaman: