logo


UU KPK yang Baru, PKS: "Pelemahan Struktural Terhadap KPK"

berikut penjelasannya

16 Oktober 2019 17:57 WIB

pkstv

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah bersedih karena Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru bakal berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa kesedihan itu dikarenakan KPK telah dilemahkan di dalam berlakunya UU KPK yang baru, seperti adanya aturan KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas jika ingin melakukan penindakan.

“Tentang UU KPK saya sedih karena terjadilah musibah KPK dilemahkan karena pasal-pasal yang ada mulai dari syarat menyadap harus izin Dewan Pengawas dan juga Dewan Pengawas itu izinnya tertulis, kemudian komisoner tidak bisa jadi penyidik atau penyelidik, pegawai KPK jadi ASN itu besok akan berlaku,” ujar Mardani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/10).


Gerindra Merapat ke Pemerintah, Pengamat: Bisa Jalankan Politik Koalisi-Kritis

Mardani menilai berlakunya UU KPK yang baru merupakan pelemahan yang struktural terhadap lembaga anti rasuah tersebut.

Menurutnya, KPK adalah lembaga negara yang sangat dicintai oleh publik, maka pemerintah sebaiknya membiarkan KPK tetap apa adanya seperti sekarang.

“Kita mestinya melihat KPK sebagai lembaga yang dicintai publik, tingkat kepuasan publiknya tinggi,” kata Mardani.

“Ada catatan iya, semua ada catatan tetapi dalam kaidah fiqih mencari lebih ringan mudhoratnya, KPK yang sekarang jauh lebih baik untuk dibiarkan ketimbang direvisi dengan undang-undang yang melemahkan,” pungkasnya.

Kepolisian Melarang Demo, Jokowi: Namanya Demo Dijamin Konstitusi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia