logo


KKP Kerja Sama Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Utara Suawesi

Kesepakatan dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan klaster perikanan budidaya berkelanjutan

13 Oktober 2019 13:24 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Badan Kerjasama Utara Utara (BKSU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Sabtu (12/10).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Badan Kerjasama Utara Utara (BKSU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Sabtu (12/10). KKP

BUOL, JITUNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Badan Kerjasama Utara Utara (BKSU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Sabtu (12/10).

Kesepakatan dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan klaster perikanan budidaya berkelanjutan di wilayah kerja BKSU, khususnya untuk komoditas udang.

Sebagai informasi, BKSU sendiri merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan beberapa kabupaten yang berada di kawasan utara Sulawesi yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Utara. Selain itu, Universitas Negeri Gorontalo juga turut menjadi anggota wadah kerja sama ini.


Kontes Ikan Cupang, Sarana Penyaluran Hobi dan Edukasi

DJPB dan BKSU telah merancang ruang lingkup kesepakatan meliputi peningkatan produksi komoditas perikanan budidaya, penataan kawasan perikanan budidaya, pendampingan teknologi perikanan budidaya dan pengembangan usaha pembudidayaan ikan melalui pola kemitraan

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menyatakan bahwa kerjasama ini selain untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, juga akan mendorong pemanfatan potensi wilayah perikanan budidaya.

Untuk diketahui, potensi wilayah perikanan budidaya mencapai 17,9 juta hektar, baru termanfaatkan sebesar 7%. Khusus untuk budidaya tambak sendiri, pemanfaatan baru 650 ribu ha atau baru 22% dari potensi sebesar 2.96 juta ha.

“Potensi ini sangat layak untuk dimanfaatkan, khususnya pengembangan budidaya melalui sistem klaster. Sistem ini memiliki manfaat mengefisiensikan input produksi sehingga akan meningkatkan daya saing harga di pasar. Selain itu keunggulan lainnya adalah dapat meminimalisir terjadinya penyakit serta memudahkan dalam manajemen, transfer teknologi dan peningkatan kelembagaan pembudidayaan yang terlibat,” lanjut Slamet.

KKP Pastikan Kebijakan Program Prioritas Perikanan Budidaya Sejalan dengan Arah Pembangunan 2020

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata