logo


Bayar Iuran BPJS-mu! Atau Tidak Bisa Perpanjang SIM, Paspor, IMB, dan....

berikut penjelasannya

10 Oktober 2019 11:52 WIB

media indonesia

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan yang pemberian sanksi kepada penunggak iuran BPJS Kesehatan. Sanksi tersebut akan dijatuhkan secara otomatis ketika penunggak membutuhkan pelayanan publik, seperti perpanjangan SIM kendaraan bermotor, pembuatan paspor, dan IMB.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menyebutkan adanya pemberlakuan sanksi layanan publik itu bertujuan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran para peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

"Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada, tapi hanya tekstual tanpa eksekusi karena itu bukan wewenangnya BPJS," kata Fachmi, Senin (7/10).


Jadi Ketua MPR RI, Bamsoet Gelar Rapim Bahas Pembagian Tugas MPR

Melalui regulasi ini, Sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara online antara data di BPJS Kesehatan dan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain. Jadi jika ada penunggak iutran BPJS yang ingin mengakses layanan publik, seperti memperpanjang SIM, sistem yang terintegrasi online ini akan secara otomatis menolak permintaan tersebut.
Sanksi layanan publik tersebut sejatinya sudah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Namun, Direktur Utama BPJS tersebut menyampaikan bahwa tidak ada satu pun sanksi tersebut yang pernah dilaksanakan karena institusi terkait yang memiliki wewenang sendiri. Hasilnya, tingkat kolektabilitas iuran peserta hanya sekitar 50 persen. Fachmi menegaskan pentingnya sanksi bagi peserta yang tidak mau membayar iuran. Dia mengambil contoh negara lain seperti Korea Selatan yang mampu meningkatkan kolektabilitas yang sebelumnya hanya 25 persen menjadi 90 persen setelah negara itu menerapkan sanksi yang serupa.

Jokowi Terbitkan Perpres Tentang Wajibnya Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi di Forum Internasional

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia