logo


Jokowi Terbitkan Perpres Tentang Wajibnya Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi di Forum Internasional

simak penjelasannya

10 Oktober 2019 11:11 WIB

Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (30/9).
Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (30/9). Dok. Biro Pers Istana

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Jokowi baru saja menerbitkan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019. Perpres tersebut mewajibkan pejabat negara termasuk presiden menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam Perpres tersebut, mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perpres ini juga menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

Selain itu, penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.


Gandeng Bank BJB Pemkot Tangsel Luncurkan Aplikasi TangselPAy, Warga bisa Bayar Pajak via Online

“Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan BangsaBangsa, dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional,” bunyi Pasal 9 Perpres tersebut.

Sementara itu bahasa asing juga dapat tetap digunakan untuk memperjelas pemahaman makna pidato berbahasa Indonesia.

“Dalam hal diperlukan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato, pidato resmi presiden dan atau wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan dalam bahasa Indonesia dapat memuat bahasa asing,” bunyi Pasal 15 Perpres ini.

Untuk pidato resmi di luar negeri, seperti forum resmi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, dan negara penerima, Presiden maupun Wakil Presiden tetap menggunakan Bahasa Indonesia.

“Penyampaian pidato resmi presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah,” Pasal 18 Perpres ini.

Untuk memperjelas dan mempertegas makna pidato yang ingin disampaikan, menurut Perpres tersebut, presiden dan atau wakil presiden dapat menyampaikan isi pidato secara lisan dalam bahasa asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam Bahasa Indonesia.

Gibran Masuk Bursa Pilkada Solo 2020, Fahri Hamzah:"Itu Membebani Reputasi Babenya".

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia