logo


JK Singgung Media yang Siarkan Demo dan Mistis

JK berharap KPI menjalankan fungsinya sebagai pengawas lembaga penyiaran

9 Oktober 2019 22:15 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta media penyiaran untuk mempertimbangkan efek dari siarannya kepada publik. Menurutnya, media juga berfungsi memberikan pendidikan kepada masyarakat.

JK kemudian menyinggung soal media yang menyiarkan kericuhan demonstrasi beberapa waktu lalu secara terus menerus. Menurutnya, tayangan tersebut bisa berdampak pada pecahnya demonstrasi.

"Contohnya tiap hari kita lihat saja sabtu malam menyiarkan demo menyiarkan lempar-lempar batu. Apa itu memberikan (atau) mempunyai dampak apa siaran itu kalau terus menerus? Bisa menimbulkan dampak ikut-ikutan kepada yang lain," ujar JK dalam sambutannya saat membuka Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (Rapim KPI) 2019 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10).


Soal Perppu KPK, JK: Masih Ada Jalan yang Konstitusional

Meski tidak ada yang salah pada siaran tersebut, namun apabilan siaran terus diulang maka bisa berefek pada masyarakat yang menontonnya.

JK berharap mediaa mempertimbangkan norma dan etika siaran.

"Berarti etik siaran kita harus diperbaiki. Siarannya tidak salah tapi efeknya, apakah ini dengan fungsi (media sebagai informasi) tapi kalau dia berfungsi itu menyebabkan keretakan bangsa ya harus dihentikan," ujar JK.

Selain itu JK juga menyinggung media penyiaran yang berlebihan menyiarkan diluar logika, seperti mistis. JK meminta KPI mengingatkan lembaga penyiaran tersebut.

"Kalau media terus (siarkan) semua, tatkala hantu-hantu ia muat bisa menyebabkan juga semua berpikir hantu-hantu semuanya. Takut yang berlebihan. itu harus diawasi. Jadi bisa orang berpikir tidak logik," ujar JK.

"Itu juga tentu melanggar juga berbahaya juga, harus diberikan peringatan dengan suatu akibat yang jelas, apa akibatnya," ujar JK.

JK berharap KPI menjalankan fungsinya sebagai pengawas lembaga penyiaran.

"Sekarang ini KPI lah yang harus memberikan pengawasan, mudah-mudahan pertemuan dan rapim ini memberikan banyak input, tapi juga butuh suatu kesepakatan yang tegas antara KPI dan media, yang harus ditaati bersama-sama juga obyektifitas juga," ujar JK.

Era Pemerintahan Baru, JK: Pekerjaan Rumah Banyak Sekali

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata