logo


Iuran BPJS Kesehatan Naik, JK: Tidak Akan Membebani Orang Miskin

JK menyebut iuran BPJS Kesehatan naik agar anggaran pemerintah tidak defisit

8 Oktober 2019 18:15 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Reuters

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah hal yang wajar. JK kemudian menyinggung warga yang mampu menghabiskan uang untuk membeli pulsa dibanding kesehatan.

"Beli pulsa aja jauh lebih besar dari itu. Masak, lebih mementingkan pulsa daripada kesehatan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Menurutnya, iuran BPJS Kesehatan naik agar anggaran pemerintah tidak defisit. JK mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan daerah terkait pembiayaan BPJS.


JK Akan Pensiun dari Wapres, Menko Luhut: Hubungan Beliau dengan Pak Presiden Baik

"Naiknya tarif itu tidak akan membebani orang miskin karena PBI (penerima bantuan iuran) itu serta yang dibiayai oleh pemerintah itu lebih dari 100 juta. Sebenarnya ini hanya cara pergantian defisit, karena kalau defisit pemerintah juga bayar. Tapi kalau ini naik tarif, pemerintah juga yang bayar yang lebih 120 juta itu," tutur JK.

JK menyebut bahwa usai kenaikan iuran maka tidak akan terjadi lagi defisit. JK mengatakan bahwa pembiayaan juga akan dibantu pemerintah daerah.

"Artinya penduduk satu daerah, ini silakan kelola dengan dana sekian. Lebih desentralistis. Pokoknya kalau sudah naik, kalau sudah naik tidak ada lagi defisitnya, kalau sudah naik nanti," tutur JK.

Anggaran Defisit, Iuran JKN Naik, Kemenkes: Masyarakat Miskin Jangan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata