logo


Penunggak Iuran BPJS Gak Bisa Urus SIM, KTP, Said Didu: Jika Rakyat Kompak Gak Bayar BPJS....

Simak berita selengkapnya

8 Oktober 2019 11:05 WIB

Mantan staf khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu
Mantan staf khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menanggapi sikap pemerintah yang akan mengeluarkan sanksi layanan publik terhadap penunggak BPJS Kesehatan.

Said Didu justru memperingatkan negara harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena layanan publik seperti pembuatan SIM, Paspor, dan lainnya adalah hak warga negara.

Baca Juga: Gibran dan Bobby Ingin Maju Pilkada 2020, Gerindra Tak Permasalahkan, "Dinasti Rente...."


DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Istana ke Gerindra, "Ndak Usah Main Isu, Baperan-baperan Udah Kelar"

"Harus hati-hati BPJS itu kewajiban pemerintah, sementara pelayanan publik seperti administrasi kependudukan adalah hak warga negara dan kewajiban negara. Coba pikirkan cara lain," ujar Said Didu di laman Twitternya, Selasa (8/10).

Ia juga khawatir jika masyarakat Indonesia kompak untuk tidak membayar BPJS Kesehatan apa yang akan terjadi dengan negara ini.

"Jika terjadi kekompakan rakyat tidak membayar BPJS, maka rakyat tidak punya SIM, tidak bayar pajak, tidak urus akte kelahiran, tidak mengurus surat nikah, tidak bayar PLN, tidak urus passpor, tidak urus KTP maka negara ini akan menjadi seperti apa?" imbuhnya.

Tanggapi Saran Warganet, Lukman Saifuddin: Pak Said Didu Lebih Tua dan Pengalaman dari Saya

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata