logo


Survei LSI Sebut Mayoritas Masyarakat Minta Jokowi Cabut Revisi UU KPK, Sekjen PPP: "Survei Bukan Jadi Bahan Penentu"

Simak ulasan selengkapnya

8 Oktober 2019 01:00 WIB

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Beberapa waktu yang lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung Presiden Joko Widodo untuk mencabut revisi UU KPK.

Survei itu kemudian ditanggapi oleh Sekjen PPP, Arsul Sani, menurutnya Jokowi tak perlu menjadikan survei LSI sebagai landasan untuk menentukan apakah akan menerbitkan Perppu atau tidak.

"Survei itu jadi bahan pertimbangan saya kira, bukan jadi bahan penentu. Menentukan UU itu tidak bisa berdasarkan hasil survei. Tetapi harus dari kajian yang sifatnya akademik, kemudian melalui ruang-ruang perdebatan publik," kata Arsul, dikutip dari laman Kompas (08/10).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Jokowi dan koalisinya telah sepakat untuk menjadikkan Perppu sebagai langkah paling akhir terkait UU KPK. Karena menurutnya, saat ini UU KPK sedang dilakukan uji materi di MK.


Dapat Tawaran Masuk Kabinet Jokowi, Gerindra: Sekitar Istana

"Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dan yang ada di parlemen menyampaikan bahwa Perppu itu, kalau dalam bahasa yang simpel harus jadi opsi yang paling akhir, setelah semuanya dieksplor dengan baik tentunya," kata Arsul.

 

Sarankan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution Maju Pilkada, Dahnil Anzar Bicara Dinasti Rente

Halaman: 
Penulis : Raka Kisdiyatma