logo


Temukan 133 Pinjaman Online Ilegal, Edukasi Penting Dilakukan

Total entitas yang ditangani Satgas sampai Oktober 2019 sebanyak 1.073

7 Oktober 2019 20:06 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Satgas Waspada Investasi menemukan penawaran pinjaman online dari perusahaan fintech lending yang tidak memiliki izin. Satgas menemukan 133 entitias fintech P2P lending yang tidak terdaftar di OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, mengatakan bahwa edukasi soal pentingnya memilih perusahaan fintech peer-to-peer lending yang berizin OJK harus dilakukan.

"Kami tidak akan menunggu korban masyarakat semakin banyak akibat fintech peer to peer lending ilegal ini, jadi kami terus berburu dan langsung menindak temuan fintech lending yang ilegal dengan meminta Kominfo untuk memblokirnya," kata Tongam lewat keterangan resmi, Senin (7/10).


Peranan OJK dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Masih Dipertanyakan

Saat ini Satgas sudah bekerja dengan Dinas Kominfo DKI Jakarta untuk menayangkan iklan masyarakat yang berisi peringatan untuk mengindari fintech peer to peer lending ilegal.

"Kami meminta dukungan dan mengajak berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya fintech peer to peer lending ilegal mengingat keberadaannya sangat merugikan," katanya.

Pada 6 Spetember 2019, Satgas Waspada Investasi sudah menemukan 123 entitas Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal. Lalu ada 6 entitas yang membuktikan bahwa kegiatannya bukan fintech peer to peer lending. Kemudian dilakukan normalisasi terhadap aplikasi yang telah diblokir.

Setelah ditemukan 133 fintech peer to peer lending, menjadikan total entitas yang ditangani Satgas sampai Oktober 2019 sebanyak 1.073 entitas. Sedangkan total yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi terhadap entitas fintech peer to peer lending ilegal sejak tahun 2018 sampai Oktober 2019 sebanyak 1.477 entitas.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 22 kegiatan usaha gadai swasta yang belum mendapatkan izin OJK namun telah beroperasi.

"Penawaran kegiatan ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar," jelas Tongam.

Kementerian Koperasi dan UKM: "Dalam Hal Ini Kami Melihat OJK Sudah Terbukti Berhasil"

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata