logo


Ada Typo di UU KPK yang Baru, ICW: Memang Dilakukan dengan Serampangan

ICW mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK

6 Oktober 2019 14:04 WIB

Logo KPK.
Logo KPK. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kesalahan pengetikan dalam UU KPK yang baru dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai bentuk proses pembahasan yang dilakukan serampangan.

"Dengan adanya kesalahan penulisan dalam UU KPK sebenarnya mengkonfirmasi bahwa proses ini memang dilakukan dengan serampangan, asal-asalan, dan tidak cermat. Terbukti dari proses formil tidak masuk Prolegnas Prioritas 2019 dan pengesahan tidak memenuhi kuorum anggota DPR RI, substansi bermasalah, KPK tidak pernah dilibatkan dan abai dalam penulisan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Minggu (6/10).

Kurnia mengatakan bahwa UU KPK yang baru berkaitan dengan nasib salah satu pimpinan KPK yang baru, yaitu Nuruf Ghufron. Menurutnya, permasalahan batas minimal umur pimpinan KPK membuktikan pemerintah dan DPR tidak serius memperkuat KPK.


Jokowi Pertimbangkan Keluarkan Perppu, Demokrat: UU KPK Itu Malah Perkuat KPK

"Hal ini juga berkaitan dengan nasib dari salah seorang Komisioner KPK terpilih, yang mana usianya tidak mencukupi batas minimal jika mengikuti isi dari UU KPK baru (minimal 50 tahun). Lagi-lagi kejadian ini kembali membuktikan bahwa DPR dan pemerintah memang tidak pernah serius untuk mengimplementasikan narasi penguatan KPK yang selama ini kerap diucapkan," tuturnya.

Ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK.

"Presiden harusnya peka dengan berbagai rentetan kejadian yang selama ini menimpa KPK. Mulai dari lima Pimpinan KPK baru yang diduga mempunyai banyak persoalan serta regulasi yang dapat mengancam keberadaan KPK. Rasanya penting bagi Presiden untuk segera menyelamatkan lembaga antikorupsi Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menolak seluruh perubahan UU KPK," tuturnya.

Ada Typo, Jokowi Belum Tandatangani UU KPK

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata