logo


Redam Gerakan Massa Penolak RUU KPK, Analis: Hanya Presiden yang Bisa

Simak berita selengkapnya

28 September 2019 09:58 WIB

DEMO
DEMO Instagram

SEMARANG, JITUNEWS.COM - Hanya Presiden RI Joko Widodo yang dapat menghentikan gerakan massa penolak UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, begitu kata Teguh Yuwono.

Menurutnya, penghentian gerakan massa di sejumlah daerah bisa dilakukan dengan berbagai cara.

“Misalnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian menghentikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dipermasalahkan mereka,” ujar analis politik Universitas Diponegoro (UNDIP) itu, dilansir dari Antara, (28/09).


Fahri Hamzah ke Anggota DPR Baru: Jangan Banyak Omong

Teguh menilai efek yang ditimbulkan dari gerakan massa itu berbahaya. Tidak hanya jatuhnya korban, tetapi bisa merambat pada kehancuran ekonomi dikarenakan kekhawatiran masyarakat global.

Ia juga menyebut melebarnya gerakan mahasiswa tak lain disebabkan oleh terusiknya KPK, lalu disusul dengan RUU KUHP.

“Target mereka sesungguhnya membela KPK karena lembaga antirasuah ini salah satu lembaga yang paling dipercaya masyarakat,” lanjut Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP UNDIP itu.

Bertemu PPP, Prabowo Titip Usulan Program untuk Jokowi

Halaman: 
Penulis : Iskandar