logo


Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu, KPK Menunggu

UU KPK yang baru saja disahkan memiliki sejumlah poin yang dinilai bisa melemahkan KPK

27 September 2019 07:30 WIB

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mempertimbangkan terbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK. Apabila langkah tersebut untuk penyelematan pemberantasan korupsi, KPK menunggu Perppu tersebut terbit.

"Jadi kalau misalnya presiden memutuskan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pemberantasan korupsi dengan menerbitkan atau tindakan-tindakan yang lain, posisi KPK saya kira saat ini lebih pada menunggu ketika Perppu itu diterbitkan saja," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (26/9).

Menurutnya, UU KPK yang baru saja disahkan memiliki sejumlah poin yang dinilai bisa melemahkan KPK. Febri menyebut ada 26 poin yang bisa melemahkan upaya pemberantasan korupsi.


Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu UU KPK, Ketua DPR: Mendukung Sepenuhnya

"26 poin setidaknya sampai saat ini yang kami identifikasi yang katakanlah kontroversial atau bermasalah di RUU KPK yang sudah disepakati di DPR beberapa waktu yang lalu. Bahkan kalau 26 poin itu dibiarkan begitu ya tanpa tindak lanjut maka tentu ada risiko kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK itu akan melemah atau bahkan bukan tidak mungkin akan rusak ya kalau itu dibiarkan seperti itu," sebutnya.

Febri menyebut sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak.

"Kami tidak menyangka bahwa ribuan mungkin puluhan ribu ya di berbagai daerah mahasiswa yang menyatakan sikapnya ini. Kami sampaikan terima kasih sekali dengan hal itu. Memang pemberantasan korupsi ini adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Febri.

Hari Ini, Jokowi Berencana Bertemu dengan Mahasiswa

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata