logo


Pastikan Jokowi Tak Keluarkan Perppu Tentang KPK, Yasonna: Lewat MK Dong

Yasonna meminta masyarakat untuk tidak selalu mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu

26 September 2019 06:45 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintahmenolak desakan masyarakat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang KPK. Perppu tersebut bermaksud mengganti UU KPK yang sudah disahkan DPR dan pemerintah.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, meminta masyarakat yang menolak UU KPK untuk mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kan sudah saya bilang, sudah presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional, lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9).


Semprot Yasonna, Haris Azhar: Pak Menteri Seolah-olah Hebat, Membela Gembel!!!

"Kita hargai mekanisme konstitusional kita, kecuali kita tidak menganggap negara ini negara hukum lagi, gitu aja," ujar Yasonna.

Menurutnya, pemerintah tidak memiliki alasan untuk mengeluarkan Perppu sebagai ganti UU KPK yang disahkan 17 September lalu.

"Loh, mana apanya? Barusan disahkan. (Menerbitkan) perppu alasan apa? Ada mekanisme konstitusional, itu saja," tuturnya.

Ia meminta masyarakat untuk tidak selalu mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu. Kata Yasonna yang mengutip Imam Putrasidin, meminta pemerintah mengeluarkan Perppu bisa mendeligitimasi lembaga negara.

"Seolah-olah enggak percaya pada MK. Itulah makanya dibuat MK. Bukan cara begitu (meminta keluarkan Perppu). Itu enggak elegan lah. Kalau menurut saya pakai MK itu saja," katanya.

Moeldoko Pastikan Aparat yang Lakukan Kekerasan Terhadap Mahasiswa dan Wartawan Mendapat Sanksi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex