logo


Pangi Syarwi: Demo Mahasiswa ke DPR Salah Alamat

Isu pelemahan KPK yang menjadi salah satu titik krusial justru luput dari perhatian mahasiswa

25 September 2019 10:37 WIB

Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago
Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gelombang protes mahasiswa diberbagai daerah terkait RUU yang menuai kontroversi membuat pemerintah akhirnya mengambil jalan tengah untuk menunda penetapannya. Empat RUU itu adalah RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU ketenagakerjaan.

Namun salah satu RUU yang paling banyak penolakan dan kontroversi justru telah lebih dulu disahkan menjadi undang-undang, RUU perubahan atas Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diketok palu dan tinggal menunggu tanda tangan presiden.

Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago pun mengomentari aksi besar mahasiswa kemarin. Menurut Pangi, isu pelemahan KPK yang menjadi salah satu titik krusial justru luput dari perhatian mahasiswa dan “bola panas" justru sekarang berada ditangan presiden bukan lagi di DPR. Begitu juga seluruh RUU yang sedang dibahas dan ditetapkan di DPR adalah produk RUU “inisiatif presiden”.


Bantah Gerakkan Mahasiswa Demo, Saut: Ya Nggaklah Duitnya KPK dari Mana?

"Hanya RUU KPK saja yang menjadi “inisitif DPR”, sehingga gelombang protes yang ditujukan mahasiswa kepada DPR sesungguhnya salah alamat," ujar Pangi melalui rilisnya, Rabu (25/9).

Pangi mengatakan, gelombang protes dan tekanan politik semestinya ditujukan ke istana bukan ke gedung parlemen, karena sejatinya akar masalah ada di istana. Dengan demikian, seluruh RUU inisiatif pemerintah bisa ‘ditunda’ hanya atas perintah presiden, begitu juga UU KPK yang baru saja ditetapkan DPR bisa dengan “mudah” dibatalkan oleh presiden dengan mengeluarkan semacam Perpu, sekali lagi presiden punya hak veto, apapun bisa dilakukan presiden.

"Jadi, sekarang sesungguhnya kunci persoalan itu ada di tangan presiden sehingga sangat tidak relevan lagi menekan DPR yang sudah tidak berdaya itu, memadamkan api, pemadam kebakarannya ada di Istana," imbuh Pangi.

Ada hal yang menarik dalam pendekatan sistem presidensial murni, zonasi/garis demarkasi sangat jelas, legislatif fokus membuat produk undang dan eksekutif melaksanakannya, sistem presidential di Indonesia justru eksekutif sibuk buat peraturan perundang-undangan.

Menurut Pangi, pertarungan kepentingan tersebut mencapai konsensus yang melahirkan sistem presidential model Indonesia yang berbeda dengan negara lain, dengan ciri utama keterlibatan presiden dalam proses pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR

Sebab itu, kata Pangi, konstruksi konstitusi yang dapat mengatasi kebuntuan politik antara eksekutif dengan legislatif dengan mekanisme saling ‘bypassing’ antara presiden dan DPR dalam proses pengambilan keputusan.

"Presidensial kita memang unik, produk legislasi masih didominasi oleh eksekutif. Mungkin ini jalan tengah, mencegah deedlock antara legislatif dan eksekutif sehingga ada kompromi, salah satunya eksekutif (pemerintah) membuat undang undang," pungkas Pangi.

Aksi Demonstrasi Rusuh, Trisakti: Bukan Dilakukan oleh Mahasiswa

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan