logo


Pulangkan Veronica Koman, Polri Minta Bantuan Pemerintah Australia

Simak ulasan selengkapnya

21 September 2019 11:37 WIB

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat mengungkapkan status DPO pada Veronica Koman di Mapolda Jatim, Jumat (20/9).
Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat mengungkapkan status DPO pada Veronica Koman di Mapolda Jatim, Jumat (20/9).
dibaca 1280 x

Setelah mangkir dua kali dalam panggilan pemeriksaan polisi, akhirnya Veronica Koman tersangka kasus provokasi dan penyebaran berita bohong tentang Papua, resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Jawa Timur (Jatim). Aktivis hak asasi manusia ini terpaksa menjadi buronan karena tidak mengindahkan surat panggilan polisi.

"Penyidik juga melalukan upaya jemput paksa dari 2 rumah keluarga di Jakarta. Namun tidak menemukan yang bersangkutan Veronica Koman," kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, Jumat (20/9).

Sebelum mengeluarkan DPO untuk Veronica Koman, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim juga melakukan gelar perkara lanjutan bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Mabes Polri.


Pengesahan RKUHP Ditunda, Menkumham Yasonna Akui Kurang Sosialisasi

Selain mengeluarkan DPO, penyidik juga mengirim surat permohonan red notice kepada polisi internasional melalui Mabes Polri. "Karena sudah DPO, kami minta siapapun warga Indonesia yang menemukan Veronica Koman, harap menghubungi polisi," kata Luki.

Luki menyebut Veronica Koman sudah membuka komunikasi dengan pihak KBRI Australia. Sayangnya dia tidak menyebut detail tentang apa komunikasi yang dimaksud.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan mereka sudah sampaikan sudah ada komunikasi antara Veronica Koman dengan KBRI Australia," jelas Luki.

Dia berharap, komunikasi yang dijalin antara pihak KBRI Australia dengan Veronica Koman baik untuk proses penyidikan kasus yang sedang ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim.

Dia dijerat sejumlah pasal di 4 undang-undang, pertama UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, KUHP Pasal 160, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Postingan Veronica Koman dalam rangkaian aksi protes perusakan bendera di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, Jatim, dianggap memprovokasi dan menyulut aksi kerusuhan di Papua.

Salah satunya pada 18 Agustus 2019. Salah satu unggahan yang dimaksud ialah "Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa."

Veronica 2 kali tidak merespons surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Panggilan pertama ditujukan di 2 rumah keluarganya di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Kemudian, surat dikirimkan kepada Veronica yang saat ini disebut berada di Australia.

18 September 2019 kemarin adalah batas waktu terakhir dia menghadiri panggilan pemeriksaan, setelah polisi memberikan waktu tambahan 5 hari sejak 13 September 2019.

Sikap Australia

Dilansir dari ABC News Indonesia, Australia mungkin saja akan menyerahkan Veronica Koman yang kini diperkirakan berada di Sydney jika ada permintaan dari Pemerintah Indonesia. Prosedur ini bisa terjadi jika Indonesia menerbitkan "red notice" ke Interpol.

The Guardian hari Rabu (18/9) melaporkan bahwa pihak berwajib Australia tampaknya menolak untuk mengesampingkan penyerahan Veronica yang kini dijadikan tersangka dalam kasus Papua.

Pihak Departemen Luar Negeri Australia (DFAT) yang dihubungi secara terpisah menyatakan persoalan ini bukan di wilayah mereka, dengan juru bicaranya mengatakan masalah ini ada di ranah Kepolisian Federal Australia (AFP).

Seorang juru bicara AFP menjelaskan, "Setiap pertanyaan tentang permasalahan ini harus ditujukan ke pihak berwajib Indonesia."

Sistem "red notice" Interpol seringkali disalahgunakan oleh rezim otoriter untuk mengejar para pembangkang atau lawan politik pemerintah yang telah meninggalkan negara itu. Padahal sistem ini seharusnya digunakan untuk mencari dan menangkap orang-orang yang dicari yang akan dituntut atau menjalani hukuman.

Menurut catatan saat ini ada sekitar 58.000 red notice di seluruh dunia, dan hanya sekitar 7.000 yang dipublikasikan. Pasal 3 konstitusi Interpol jelas-jelas melarang lembaga itu melakukan "Segala intervensi atau kegiatan yang bersifat politik, militer, agama atau ras".

Ditulis oleh: Arief Zaafril Razaqtiar

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Hanif Dhakiri Jadi Plt Menpora, Pengamat: Untuk Senangkan PKB

Halaman: 
Admin : Raka Kisdiyatma