logo


Pengesahan RKUHP Ditunda, Menkumham Yasonna Akui Kurang Sosialisasi

Berikut ulasannya

21 September 2019 11:34 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan keterangan pers di Kantor Kemkumham Jakarta, Jumat (20/9). Foto: Ist (Alinea)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan keterangan pers di Kantor Kemkumham Jakarta, Jumat (20/9). Foto: Ist (Alinea)
dibaca 1153 x

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan konferensi pers pada Jumat (20/9), terkait dengan penundaan pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR.

"Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP Ditunda. Dan, pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (20/9).

Jokowi menyatakan sikapnya ini setelah mencermati masukan dari kalangan yang keberatan. Jokowi lalu meminta pembahasan RKUHP dilanjutkan anggota DPR periode 2019-2024.


Apa yang Harus Dilakukan Jika Ban Mobil Pecah di Jalan?

Dia pun berharap anggota DPR memiliki sikap yang sama, karena masih banyak keberatan di masyarakat terkait sejumlah pasal dalam RKUHP.

Jokowi pribadi mengaku melihat materi-materi kontroversial setidaknya 14 pasal dalam RKUHP.

"Saya juga memerintahkan Menkumham untuk menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan rancangan RUU KUHP yang ada," kata Jokowi.

RKUHP saat ini telah melewati tahap pengambilan keputusan tingkat I di DPR. Rencananya, RKUHP akan disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna 24 September mendatang.

RKUHP memuat sejumlah pasal yang dinilai masyarakat sipil justru mengancam demokratisasi di Indonesia.

Pasal yang kontroversial, salah satunya adalah pasal penghinaan presiden. Pasal ini sempat digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu. Namun kembali muncul dalam draf RKUHP per 28 Agustus 2019. Penghinaan presiden diatur pada pasal 2018-220.

Orang yang terbukti melakukan penghinaan terhadap presiden diancam pidana hingga 4,5 tahun penjara.

Draf RKUHP juga mengancam hukuman denda bagi gelandangan. Aturan ini dimuat pada Pasal 432 tentang penggelandangan dalam draf RKUHP 28 Agustus 2019.

"Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I," demikian bunyi pasal 432 RKUHP Buku II.

Kurang Sosialisasi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kurangnya sosialisasi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kurangnya sosialisasi itu menyebabkan banyak norma dalam RUU KUHP yang menjadi salah persepsi hingga menimbulkan kontroversi.

"Ini memang mungkin gimana, ya, kami memang juga mungkin tidak melakukan hal, saya juga mungkin kesalahan kita adalah sosialisasi," kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9)

Meski demikian, Yasonna membantah rapat-rapat pembahasan RUU KUHP dilakukan secara tertutup. Yasonna menegaskan, selama empat tahun proses penyusunan RUU KUHP, pihaknya telah melibatkan banyak pakar, termasuk Komnas HAM hingga KPK.

"Soal transparansi, kalau pembahasan RUU KUHP, baik Panja maupun rapat tidak tertutup, rapatnya terbuka, tidak pernah tertutup. Hanya ini tidak setiap hari, empat tahun, terus menerus, tidak pernah kita membuat pembahasannya tertutup, panja terbuka apapun terbuka," katanya.

Menurutnya kegaduhan terkait RUU KUHP belakangan ini lantaran wartawan tidak terlalu tertarik mengikuti setiap rapat pembahasan RUU KUHP. Wartawan dan masyarakat mulai gaduh saat proses pembahasan sudah nyaris rampung. Sayangnya, kata Yasonna, publik mendapat draf yang sebenarnya telah mengalami perubahan. Apalagi, kata Yasonna publik hanya melihat pasal tanpa melihat penjelasannya.

Ditulis oleh: Arief Zaafril Razaqtiar

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Hanif Dhakiri Jadi Plt Menpora, Pengamat: Untuk Senangkan PKB

Halaman: 
Admin : Raka Kisdiyatma