logo


Jokowi Minta Tunda Pengesahan RKUHP, PSI: Salam Hormat Pak Presiden

Sejak awal PSI sudah menolak dan memberikan catatan terkait RKUHP

21 September 2019 07:45 WIB

Sekjen PSI Raja Juli Antoni
Sekjen PSI Raja Juli Antoni Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Jokowi menyebut masih diperlukan pendalaman terhadap beberapa pasal.

Perintah dari Jokowi tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, memberikan salam hormat kepada pemerintah.

"Salam hormat Pak Presiden dan Pak Mensesneg," ujar Toni seperti dilansir dari Jitunews dari akun Twitternya, Sabtu (21/9).


Soal Pasal Santet, Ini Penjelasan Menkum HAM

Toni menyatakan sejak awal PSI sudah menolak dan memberikan catatan terkait pembahasan RKUHP.

"Apresiasi itu termasuk dari PSI, yang sejak awal menolak dan memberikan catatan kritis terkait pembahasan RKUHP kepada DPR," cuitnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah masih perlu meninjau beberapa pasal dalam RUU KUHP.

"Mencermati masukan dari berbagai kalangan mengenai RUU KUHP, masih terdapat sejumlah materi yang butuh pendalaman. Terdapat kurang lebih 14 pasal yang masih harus kita tinjau," ujar Jokowi dalam keterangannya, Jumat (20/9).

"Sikap pemerintah adalah menunda pengesahan RUU KUHP," tegas Jokowi.

Soal KUHP, Menkum HAM: Sosialisasi Dulu, Tidak Otomatis Berlaku

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata