logo


Tanggapi RUU PAS, Laode: “Masyarakat dan Tuhan Bisa Menilai”

Berikut ulasannya

20 September 2019 15:40 WIB

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kegaduhan terus terjadi di tengah beberapa pengajuan revisi UU oleh DPR, yang terbaru adalah RUU PAS. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond J. Mahesa mengatakan perancangan aturan mempermudah pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan luar biasa bertujuan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Kejahatan yang tercantum diantaranya terorisme, korupsi, kejahatan HAM.

Perihal tersebut mengundang penyesalan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. Dilansir dari Tempo, keputusan DPR terkait kemudahan memberikan remisi dalam revisi Undang-Undang Permasyarakatan menurutnya sangat disayangkan.

“Ya saya pikir menyayangkan, karena selama ini kan kita menganggap korupsi itu adalah serious crime dan extraordinary crime. Tapi kalau memperlakukan koruptor sama dengan pencuri sendal, ya enggak cocok,” kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, (19/09).


Jokowi Sambut Penasihat Presiden Cina di Istana Negara, Ada Perlu Apa?

Laode menyebut keputusan DPR memberi remisi dan pembebasan bersyarat merupakan pelengkap peristiwa luar biasa selain UU KPK dan RKUHP yang terjadi sejak dua pekan terakhir. Ia bahkan menganggap kejadian ini sebagai suatu hal yang sistematis.

“Jadi memang masyarakat dan Tuhan bisa menilai. Sistematis ya,” pungkas dia.

Karhutla: World Wildlife Fund Menduga Ada Cukong yang Danai Pembakaran Lahan

Halaman: 
Penulis : Iskandar