logo


Dukung Hasil Revisi UU KPK, Aliansi Rakyat Lawan Korupsi: Akan Memperkuat KPK ke Depan

Simak berita selengkapnya

20 September 2019 09:55 WIB

Aliansi Rakyat Lawan Korupsi melakukan aksi unjuk rasa mendukung komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dan mendukung revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI
Aliansi Rakyat Lawan Korupsi melakukan aksi unjuk rasa mendukung komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dan mendukung revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI Jitunews/Khairul

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi melakukan aksi unjuk rasa mendukung komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dan mendukung revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI.

Koordinator Aksi, Ferdio menilai dengan telah disahkan revisi UU KPK oleh DPR, maka agenda pemberantasan korupsi ke depan akan semakin optimal dan progresif.

Baca Juga: Usul Warga Papua di Daerah di Angkat Jadi PNS, Relawan Jokowi: Tegaskan Bahwa Kita, Indonesia


Disebut Zalim oleh Adik Imam Nahrawi, KPK: Itu Sudah Sering Terjadi

RUU KUHP Menyoal Larangan Aborsi, Tsamara: Kenapa Kita Jadi Gak Punya Empati Sama Sekali?

Dia juga meyakini masyarakat akan memberikan dukungan penuh terhadap revisi UU KPK tersebut.

"Kami optimis Revisi UU KPK yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR, akan semakin memperkuat KPK ke depan baik dari segi kewenangan maupun kelembagaan, terlebih lagi dibawah Komando Pimpinan KPK yang baru yang tentunya akan segera dilantik oleh Presiden Jokowi, " ujar Ferdio di halaman Gedung Merah Putih, KPK RI, Jakarta, Kamis (19/9).

Terkait adanya sikap wadah pegawai KPK yang melakukan penolakan terhadap komisioner KPK yang telah ditetapkan oleh DPR, Ferdio menegaskan bahwa wadah pegawai KPK ini sarat dengan kepentingan dan harus segera dibubarkan.

Paksa Istri Berhubungan, Suami Dipidana 12 Tahun, Netizen: Istri Menolak Ajakan Suami, Itu Dosa!!!

Oleh karena itu, Ferdio mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat pelantikan terhadap komisioner KPK yang telah ditetapkan oleh DPR.

“Presiden harus segera melantik komisioner KPK, agar berbagai polemik ditubuh KPK segera diakhiri,” pungkasnya.

UU KPK Dibawa ke PBB, Ini Kata KPK

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata