logo


Dahnil: RKUHP Kita Dirancang untuk Mempertajam Hukum bagi Rakyat Kecil

Ada beberapa pasal dalam draf RKUHP yang menuai protes dari berbagai pihak

20 September 2019 06:30 WIB

Dahnil Anzar Simanjutak
Dahnil Anzar Simanjutak BeritaSatu

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dirancang untuk mempertajam hukum bagi rakyat kecil namun tumpul untuk para elite.

"RKUHP kita dirancang untuk mempertajam hukum bagi rakyat kecil. Namun, menumpulkan hukum untuk elit, termasuk UU KPK," ujar Dahnil seperti dilansir Jitunews dari akun Twitternya, Jumat (20/9).

Diketahui ada beberapa pasal dalam draf RKUHP yang menuai protes dari berbagai pihak. Seperti ada hukuman denda bagi gelandangan.


Dilanda Polemik, KPK Punya Pejabat Baru

"Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I," demikian bunyi pasal 432 RKUHP Buku II.

Selain itu, pasal tentang pengguguran kandungan atau aborsi juga dinilai diskriminatif terhadap korban perkosaan.

Dalam Pasal 251 mengatur tentang ancaman pidana empat tahun penjara bagi orang uang memberi obat atau meminta perempuan menggunakan obat untuk menggugurkan kandungan.

"Jika orang yang dimaksud melakukan perbuatannya dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak," demikian bunyi Pasal 251 dalam RKUHP.

Soal Penyadapan, Wiranto: Boleh Jika untuk Berantas Korupsi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata