logo


UU KPK Dibawa ke PBB, Ini Kata KPK

Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK tapi juga tanggung jawab semua pihak

20 September 2019 03:00 WIB

Juru bicara KPK Febri Diansyah.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - KPK menghargai langkah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang membawa UU KPK ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah tersebut diambil karena UU KPK dinilai melemahkan pemberantasan korupsi.

"Bagi KPK kami tentu menghargai hal tersebut dan bahkan menghormati masyarakat yang memperjuangkan pemberantasan korupsi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/9).

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK tapi juga tanggung jawab semua pihak.


Disebut Zalim oleh Adik Imam Nahrawi, KPK: Itu Sudah Sering Terjadi

"Karena pemberantasan korupsi itu bukan hanya milik kita yang ada di KPK, tapi milik semua pihak di seluruh Indonesia. Sebenarnya jadi kalau pemberantasan korupsi melemah, maka bukan tidak mungkin yang sangat dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.

Febri menyebut masyarakat yang akan menerima efek langsung dari pemberantasan korupsi.

"Karena anggaran nanti akan dikorupsi tapi pelakunya tidak bisa diproses, misalnya atau izin akan dikeluarkan karena menerima suap sementara masyarakat ada yang tinggal di hutan atau di kebun tersebut atau kasus-kasus yang lain. Yang kita tahu pernah ditangani oleh KPK, korupsi kehutanan korupsi pertambangan atau korupsi sumber daya alam dan juga korupsi terkait dengan anggaran, di KTP elektronik, korupsi terkait dengan migas dan banyak yang lainnya," tutur Febri.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bertemu dengan perwakilan kantor PBB di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan, termasuk korupsi (UNODC). Menurutnya, UU KPK yang baru bisa melemahkan pemberantasan korupsi.

"Kami menilai bahwa saat ini terjadi upaya pelemahan KPK dan kami tidak melihat lembaga KPK-nya yang dilemahkan, tapi gerakan antikorupsinya secara luas," ujar peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko di kantor UNODC, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).

Jadi Tersangka, Imam Nahrawi Dicegah ke Luar Negeri

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata