logo


Soal Pemotongan Kabel Optik, Pemprov DKI Kena Semprot YLKI

Pemotongan itu dinilai melanggar hak-hak konsumen telekomunikasi.

19 September 2019 21:06 WIB

Anies Terapkan aturan PKL boleh berjualan di trotoar
Anies Terapkan aturan PKL boleh berjualan di trotoar detikNews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menghentikan pemotongan kabel fiber optik di beberapa kawasan Ibu Kota. Pemotongan itu dinilai melanggar hak-hak konsumen telekomunikasi.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan jajarannya untuk menghentikan sementara pemotongan kabel optik yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Telebih pemotongan itu dilakukan sepihak.

“Langkah yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dengan memotong kabel optik milik anggota Apjatel secara sepihak melanggar hak-hak konsumen telekomunikasi. Seharusnya Pemprov DKI bisa melakukan koordinasi dengan Apjatel ketika hendak melakukan penertiban atau merapihkan trotoar jalan di DKI,” kata Tulus dilansir dari iNews, Kamis (19/9).


Instagram Beri Kebijakan Baru soal Iklan Bagi Pengguna

Selain melanggar dan merugikan hak konsumen, Tulus menegaskan pemotongan kabel telekomunikasi milik anggota Apjatel melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 336 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Tak hanya itu, dia juga menyoroti kebijakan pemprov DKI soal trotoar yang dianggap menyimpang.

“YLKI melihat banyak kebijakan Pemprov DKI yang aneh dan melanggar regulasi serta berpotensi menggangu kepentingan konsumen. Seperti rencana mengizinkan PKL untuk berjualan di trotoar. Trotoar itu untuk pejalan kaki bukan untuk PKL dan itu melanggar UU lalulintas," ujarnya.

Soal Penyadapan, Wiranto: Boleh Jika untuk Berantas Korupsi

Halaman: 
Penulis : Kesdik Bayu