logo


Soal Penyadapan, Wiranto: Boleh Jika untuk Berantas Korupsi

Jika dilihat dari sisi HAM, maka penyadapan tidak diperbolehkan. Berbeda jika untuk kepentingan memberantas korupsi.

19 September 2019 19:33 WIB

Logo KPK.
Logo KPK. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menko Polhukam Wiranto mengemukakan dari sisi kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan penyadapan tidak dibolehkan. Alasannya kegiatan seperti itu melanggar HAM. Namun dalam konteks pemberantasan korupsi di negara ini, praktik seperti itu diizinkan.

"Sebenarnya kalau kita bicara HAM, penyadapan itu kan melanggar hukum. Karena hak pribadi seseorang dilanggar dengan apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan di sadap, itu kan melanggar hukum. Tapi untuk kebuatuhan penyidikan tentang pidana korupsi itu diizinkan," kata Wiranto dilansir dari Suara Pembaruan, Kamis (19/9).

Wiranto menjelaskan jika izin penyadapan itu tidak terbatas atau seenaknya, akan ada tuduhan sewenang-wenang. Karena itu harus ada pembatasan atau aturan yang membatasi.


Mundur dari Menpora, Imam Nahrawi: Saya Ingin Fokus

"Aturannya bagaimana? Izin dari Dewan Pengawas (Dewas)," tegas Wiranto.

Menurutnya, dalam pelaksanaan, penyadapan dibutuhkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Tujuannya agar pelaksnaan penyadapan berdasar kepatuhan pada aturan yang ada dan tidak menyimpang dari rule of law. Izin diberikan agar ada penguatan kepada HAM dan menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan penyadapan.

"Dengan adanya izin menghindari tuduhan bahwa KPK mengada-ada, sewenang-wenang, seenaknya. Karena ada Dewas tadi yang memberikan justifikasi bahwa penyadapan didasarkan pada satu kepentingan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Itulah mengapa kita katakan bahwa dalam penyadapan itu tatkala ada izin dari dewan pengawas, justru memerkuat posisi KPK," tutup Wiranto.

Imam Nahrawi Minta Maaf ke Jokowi dan JK

Halaman: 
Penulis : Kesdik Bayu