logo


Revisi UU KPK Disebut Cacat Formil, Menkumham Geram, "Emang Kita Tolol Apa?"

Simak berita selengkapnya

18 September 2019 11:28 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengaku geram ada yang menyebut revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah cacat formil atau cacat prosedur.

Sehingga revisi UU KPK tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Tuding Menkumham Berbohong, Wakil Ketua KPK: Pak Laoly Gak Perlu Buat Narasi Baru


Revisi UU KPK Telah Disahkan, Istana: Jangan Ada Anggapan Pak Jokowi Sekarang Berubah

Sering Tuai Kontroversi dan Dituduh Antek Zionis, Abu Janda Bela Diri, "Paham Duduk Masalahnya?

"Lho, ini keputusan MK sudah dibahas. Dibilang enggak ada masalah akademis, yang bener saja, emangnya kita orang tolol apa," ujar Yasonna di Jakarta, Selasa (17/9).

Ia berujar bahwa revisi UU KPK adalah bahan lama yang telah dimulai sejak 2012, dibahas tahun 2015 dan kemudian disosialisasikan ke kampus semenjak 2017.

"Ini kan pemegang kekuasaan pembentuk UU adalah DPR bersama pemerintah dan ini draf sudah lama. Bahkan dalam raker komisi II juga sudah dibahas sudah dimasukkan," imbuhnya.

Dikenal Menyehatkan, Makanan Ini Justru Lebih Jahat dari Rokok, Apa Saja?

"Tidak ada yang substansial dari poin-poin yang tahun 2017 bertentangan. Bahkan dari masukan presiden sudah diperbaiki," pungkasnya.

Resmi, KPK Jadi Bagian dari Pemerintah, Marzuki Alie: Lebih Baik Gak Usah Ada KPK

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata