logo


5 Fakta Di Balik Pengesahan Revisi UU KPK

Berikut ulasannya

18 September 2019 09:47 WIB

Yasonna Laoli
Yasonna Laoli Kompas

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah bersama dengan DPR akhirnya mengesahkan RUU KPK. Rencana pengesahan sebelumnya menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. Penolakan diduga karena adanya upaya pelemahan KPK dalam memberantas korupsi.

Dilansir dari Antara, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoli selaku mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan kesepakatan atas revisi UU KPK yang digagas oleh DPR itu.

“Izinkan kami mewakili Presiden, dengan mengucap syukur, Presiden menyatakan setuju rancangan UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disahkan,” ujarnya, (17/09).


Direktur KPK Sebut Partai Politik Sebagai 'Embahnya' Korupsi di Indonesia

Rapat yang digelar di gedung DPR, Jakarta, itu tentunya menjejakkan fakta yang patut menjadi perhatian, berikut diantaranya:

- Sebanyak 289 anggota DPR menandatangani kehadiran

- Sebanyak 80 anggota DPR turut mengesahkan revisi UU KPK

- 7 fraksi menerima pengesahan tanpa suatu catatan, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, dan PAN

- 2 fraksi masih belum menerima pengasaha, yaitu Gerindra dan PKS

- 1 fraksi dari Demokrat menunggu konsultasi dengan pimpinan fraksi

Itulah beberapa fakta di balik pengesahan revisi UU KPK. Kesepakatan dari kedua belah tersebut diyakini merupakan keputusan terbaik, terlebih dalam cita-cita Indonesia untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya.

Resmi, KPK Jadi Bagian dari Pemerintah, Marzuki Alie: Lebih Baik Gak Usah Ada KPK

Halaman: 
Penulis : Iskandar