logo


Desak Jokowi Tindak Tegas Aktor Dibalik Karhutla, Andi Akmal: Kalau Gak, Akan Berbahaya

Simak berita selengkapnya

17 September 2019 18:53 WIB

Politisi PKS, Andi Akmal
Politisi PKS, Andi Akmal Jitunews/Khairul

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komis IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas perusahaan dan aktor yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan maupun Sumatera.

“Memang sebelum kebakaran itu menjadi bencana nasional, maka pemerintah daerah wajib menangani. Tapi, jika terbukti ada perusahaan besar berikut aktor yang terlibat, harus ditindak tegas,” kata Andi Akmal di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9).

Baca Juga: Tak Persoalkan Karikatur Pinokio dan Jokowi, Politisi PDIP: Tergantung Kacamatanya Apa


Upaya Melanie Subono dalam Membantu Korban Karhutla

Politisi PKS ini mengatakan pemerintah setempat seharusnya bisa memaksimalkan pesawat waterbomb, bom air ke titik-titik api agar tidak meluas.

“Kalau tidak, akan membahayakan jutaan rakyat di daerah karena buruknya udara akibat asap,” ujarnya.

Dalam hal ini, Andi berharap revisi UU No. 34 tahun 2009 ini lebih mencantumkan upaya pencegahan kebakaran daripada menindak pembakarnya. Sebab, sudah ada alat yang canggih yang bisa merekam sebab akibat berikut pembakar hutan dan lahan.

Akui Gak Kaget Atas Sikap Jokowi, Fahri Hamzah: Ini Puncaknya, Dia Merasa KPK Itu Gangguan

Belum lagi soal izin pembukaan lahan. Banyak yang menyalahi izin. Ada yang izinnya 5 ribu hektar, tapi yang digarap 50 ribu hektar.

“Kalau rakyat kecil hanya sering jadi korban. Mereka disuruh oleh pengusaha untuk membuka lahan tambang dan lainnya karena lebih murah dan mudah,” jelas Andi Akmal lagi.

Apalagi faktor kebakaran selama ini 91 persen karena pembukaan lahan, deforestasi, perusakan, dan selebihnya faktor alam.

Kritisi Jokowi, Fadel Muhammad: Parah Sekali, Presiden Harus....

“Seperti El Nino yang panjang, orang membuang puntung rokok sembarangan dan lain-lain. Tapi, sesuai pasal 28 UUD NRI 1945 bahwa rakyat berhak mendapatkan lingkungan yang sehat,” tukasnya.

Kritisi Jokowi, Fadel Muhammad: Parah Sekali, Presiden Harus....

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata