logo


DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Hampir 60 persen peserta BPJS Kesehatan itu berada di kelas tiga, makanya kita tolak,"

17 September 2019 00:01 WIB

Kartu BPJS Kesehatan
Kartu BPJS Kesehatan Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota DPR sepakat menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas tiga. Kenaikan iuran tersebut dinilai memberatkan masyarakat ekonomi lemah.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengatakan, peserta BPJS Kesehatan kelas tiga merupakan masyarakat kelas bawah. Mereka sangat merasakan dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Hampir 60 persen peserta BPJS Kesehatan itu berada di kelas tiga, makanya kita tolak," ujar Dede di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (16/9).


Iriana Jokowi Resmikan Gerakan Indonesia Bersih

Sementara kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas satu dan dua, para anggota dewan tidak secara tegas menolak. Pemerintah diminta mencarikan solusi terbaik dengan alasan kuat agar dapat diterima semua pihak.

Berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah, biaya kebutuhan masyarakat yang sifatnya konsumtif jauh lebih besar jika dibandingkan iuran BPJS Kesehatan.

"Jadi biaya beli rokok atau duduk di kafe itu lebih besar dari pada iuran BPJS kesehatan," ujarnya.

Meskipun demikian, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut mengingatkan pemerintah khususnya BPJS Kesehatan agar memperbaiki layanan apabila kenaikan iuran resmi diterapkan. Pada prinsipnya, kata dia kenaikan tersebut harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas bukan menutup devisit.

Kapolri Bakal Pecat Kapolda-Kapolsek Jika Tak Ada Penangkapan Pelaku Karhutla

Halaman: 
Penulis : Kesdik Bayu