logo


Pemerintah Diminta Abaikan Isu-isu Politik dalam Kasus Karhutla

Presiden Joko Widodo diminta bertanggung jawab dengan pernyataannya yang disampaikan saat debat Capres 2019

16 September 2019 16:46 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. dpr.go.id

“Oleh karena itu, pertama konpensasi bagi rakyat Riau jangan sampai kemudian mereka mati hanya gara-gara asap karena itu tanggung jawab pemerintah melindungi warga Indonesia yang ada di Riau dan Kalimantan itu menjadi kewajiban,” pungkasnya.

Diketahui kondisi Riau saat ini semakin memburuk, dengan kualitas udara di sebagian besar daerah ini turun drastis ke status "berbahaya" pada Minggu (15/9/2019).

Asap sisa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau ini telah menyebabkan penghitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) rata-rata di angka 300 dan masuk kategori "berbahaya".


Sore Ini, Jokowi Terbang ke Riau untuk Cek Karhutla

Sementara itu, di daerah lain ISPU menunjukkan angka di atas 300 atau kategori 'berbahaya'. Alat pengukur ISPU yang menunjukkan angka kategori berbahaya antara lain di daerah Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian di daerah Minas Kabupaten Siak, daerah Petapahan di Kabupaten Kampar, Kota Dumai, daerah Bangko dan Libo di Kabupaten Rokan Hilir, serta di daerah Duri Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan data BMKG Stasiun Pekanbaru, kabut asap Karhutla di Provinsi Riau semakin pekat dan membuat jarak pandang di sejumlah daerah turun drastis hanya berkisar 200 hingga 400 meter.

Hingga Jumat (13/9/2019) kemarin, sebanyak 39.277 warga di Provinsi Riau menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat polusi Karhutla, yang mulai pekat sejak bulan Agustus hingga September ini.

Pemerintah Dorong RUU PKS Rampung Akhir Masa Kerja DPR 2014-2019

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata