logo


Soal Revisi UU KPK, Pengamat Sebut Ini Jadi Ajang Pembuktian Jokowi Apakah Bersama Rakyat atau Parpol

Berikut pernyataan lengkapnya

16 September 2019 08:22 WIB

IG @jokowi

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan bahwa Presiden Jokowi masih memiliki kesempatan untuk menarik surpres terkait revisi UU KPK.

Menurut Feri jika Jokowi memiliki niat untuk membatalkan surpres, ia bisa melakukannya dengan cara menarik Kemenkum HAM dan Menpan RB dalam rapat pembahasan revisi UU KPK.

"Jokowi (bisa) membatalkan surpres itu dengan menarik perwakilan pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM dan Menpan RB. Menurut UU administrasi pemerintahan, UU 30 tahun 2014. Sebuah kebijakan dan tindakan tata usaha negara yang diambil oleh negara dan presiden dapat diperbaiki dengan mengeluarkan keputusan yang baru. Beliau bisa membuat surpres yang lainnya dengan menyatakan batal supres sebelumnya," kata Feri, dikutip dari laman Detik (16/09).


Aburizal Bakrie: "Kalau Golkar Pecah Maka yang Akan Bertepuk Tangan Adalah..."

Lebih lanjut, Feri menjelaskan bahwa Jokowi terlibat dalam upaya revisi UU KPK sejak awal.

"Bagaimanapun harus disadari, upaya mengubah UU KPK ada keterlibatan presiden sedari awal. Tidak mungkin itu keinginan dari DPR. Karena kan batas waktu yang sedikit tentu DPR tidak mungkin bekerja buru-buru kalau tidak ada sinyal dari Istana untuk melakukan perubahan UU KPK," jelas Feri.

Kemudian Feri mengatakan bahwa sekarang tinggal menunggu langkah Jokowi apakah bersama rakyat atau untuk kepentingan partai.

"Tinggal niatan presiden apakah bersama masyarakat untuk melindungi KPK, tidak kemudian mengikuti kepentingan presiden sendiri dan partai politik pendukungnya," tuturnya.

Jokowi Diserang Isu-isu Soal KPK, PDIP: "Kami Kritik Keras Mereka-mereka yang..."

Halaman: 
Penulis : Raka Kisdiyatma