logo


Masih Diwarnai Penyimpangan, PMKRI Ruteng Bedah Pengelolaan Dana Desa

Apakah dana desa telah membantu NTT keluar dari status provinsi termiskin?

14 September 2019 09:54 WIB

Seminar Nasional dengan tema Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Menuju Desa Sejahtera dalam rangka HUT ke-50 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santu Agustinus di gedung Manggarai Convention Center (MCC) Ruteng, Flores, Jumat, (13/9).
Seminar Nasional dengan tema Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Menuju Desa Sejahtera dalam rangka HUT ke-50 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santu Agustinus di gedung Manggarai Convention Center (MCC) Ruteng, Flores, Jumat, (13/9). Dok.

RUTENG, JITUNEWS.COM - Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Selain ditunjang dengan beberapa program unggulan, program ini juga didukung oleh anggaran yang besar. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), dana desa menjadi salah satu harapan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tak terlepas dari status NTT sebagai provinsi termiskin ketiga dengan tingkat kemiskinan mencapai 21,35 persen (BPS, Juli 2018). BPS juga mencatat, lokus rawan kemiskinan di NTT ada di wilayah pedesaan yakni 24,65%. Sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 9,09%. Artinya, ada disparitas yang jauh antara desa dan kota.

Apakah dana desa telah membantu NTT keluar dari status provinsi termiskin?

Suhandani, Kasubdit Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) mengakui, pengelolaan dana desa masih diwarnai dengan penyimpangan dalam pengelolaannya.


Jokowi Kesal Invesor Rencah di Indonesia, Thomas Lembong: Perizinan yang Berlebihan

Hal tersebut kerap terjadi tidak hanya pada tataran pelaksanaan program, tetapi juga mulai dari perencanaan program. Kekeliruan dalam perencanaan mengakibatkan kesalahan dalam penganggaran. Salah satu sebabnya, menurut Suhandani, adalah masih minimnya informasi perangkat desa terkait model dan manajemen pengelolaan dana desa yang diharapkan.

“Banyak sekali penyimpangan itu terjadi karena ketidaktahuan. Banyak yang salah dalam program. Salah dalam RAB, estimasi, dan lain sebagainya,” kata Suhandani dalam acara Seminar Nasional dengan tema Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Menuju Desa Sejahtera dalam rangka HUT ke-50 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santu Agustinus di gedung Manggarai Convention Center (MCC) Ruteng, Flores, Jumat, (13/9).

Padahal, lanjut Suhandani, filosofi pemanfaatan dana desa sebetulnya dimaksudkan untuk membangun infrastruktur dasar. Misalnya, infrastruktur dasar, Posyandu, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan perbaikan sanitasi di desa. Kekeliruan itu terjadi di banyak daerah.

“Misalnya, yand dilakukan oleh pemerintah desa di Kalimantan Barat, banyak sekali kepala desa menggunakan dana desa untuk membeli ambulans,” ujarnya.

Akui Sulit untuk Memperbaiki Ekonomi Negara, Sri Mulyani: Jangan Harap Ada Satria Piningit

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata