logo


Jokowi Kesal Invesor Rencah di Indonesia, Thomas Lembong: Perizinan yang Berlebihan

Simak berita selengkapnya

12 September 2019 02:00 WIB

Kepala BKPM Thomas Lembong.
Kepala BKPM Thomas Lembong. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong angkat bicara soal enggannya para investor menanamkan modal di Indonesia. Hal ini guna menanggapi pernyataan Jokowi soal rendahnya investor yang masuk di Indonesia, bahkan 33 perusahaan Tiongkok keluar.

Lembong  mengungkap alasan yang sering disampaikan oleh investor dari dalam maupun luar negeri adalah soal regulasi yang efeknya perizinan yang berlebihan.

Baca Juga: Pakar Hukum: yang Masalah dengan KPK Cuma Anggota DPR dan Mereka Punya Niat....


Ungkap Kerusuhan Papua Disebabkan Faktor Kemiskinan, Sandi: Terang Saja Orang Marah

Bantah Pernyataan UAS, PBNU: Tidak Ada Ajaran Islam untuk Mudah Mengkafirkan

"Regulasi tumpang tindih, kontradiktif, perizinan yang berlebihan. Itu sudah puluhan tahun soal izin atau pendaftaran atau standar keamanan kerja. Ini sangat memberatkan dan beban besar bagi perusahaan," ujar Lembong di Jakarta, Rabu (10/9).

Tak hanya itu, alasan lainnya yakni soal perlakuan para petugas pajak yang bersikap semena-mena.

"Kedua perpajakan, perlakuan yang semena-mena, petugas pajak menghadapi target dan mengalami banyak tekanan dengan cara apa saja, terus terang, bisa dibujuk untuk dibayar lebih," imbuhnya.

Tokoh Papua Diundang Jokowi, Pigai Sebut Settingan, "Sangat Mempermalukan Wibawa Presiden"

"Caranya (penagihan) jadi penting, kalau caranya tak sesuai peraturan, nagih dulu baru nanti disengketa pajak bertahun-tahun. Ini sangat bikin kempes semangat pengusaha," katanya.

Dan terakhir, adalah soal administrasi perizinan. Dibanding dengan negara lain, Indonesia relatif lebih lamban dalam hal izin investasi.

"Kita tidak kompetitif di segala faktor. Biaya administrasi, dan jasa-jasa pendukung seperti jasa logistik, itu mungkin karena disubsidi," tandansya.

Menperin Bantah Jokowi Usai Disindir Lambannya Birokrasi Perizinan di Indonesia

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata