logo


Buru Veronica Koman, Mabes Polri Surati Interpol Terbitkan 'Red Notice'

Pihak kepolisian mengaku telah mengetahui di negara mana Veronica berada

10 September 2019 16:24 WIB

Veronica Koman
Veronica Koman Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mabes Polri mengirimi surat pengajuan penerbitan red notice atas Veronica Koman ke Interpol.

Nama Veronica Koman mulai santer diperbincangkan karena dituding memprovokasi warga Papua dengan menyebarkan berita hoaks lewat dunia maya. Dia juga adalah tersangka provokator dalam insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Diketahui surat pengajuan itu telah dikirim dari Polda Jawa Timur ke Mabes Polri. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo memastikan akan meneruskan surat ini ke Interpol.


Fadli Zon Beri Pernyataan Baru Terkait Papua

“Pasti, pasti itu (meneruskan surat permohonan red notice atas Veronica ke Interpol). Red notice dikirim, maka sistem Interpol akan berproses dalam waktu singkat,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (10/9).

Mabes Polri berharap dengan menggandeng Interpol yang memiliki sistem data perlintasan imigrasi yang mencakup 194 negara, akan lebih memudahkan menangkap Veronica. Dedi menyebut kerja sama police to police (P to P) adalah langkah yang efektif.

“Langkah P to P merupakan jalan singkat, tanpa prosedur yang berbelit-belit, atas dasar hubungan baik bilateral P to P. Melakukan permintaan penanganan terhadap tersangka yang diduga berada di wilayah hukum negara sahabat,” imbuhnya.

Dirinya menjelaskan hal ini biasa dilakukan Polri saat menangani tersangka yang diduga berada di luar negeri.

“P to P lebih sering kita lakukan dalam penanganan perkara. Praktis dan fleksibel,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Jawa Timur bersurat ke Mabes Polri perihal pengajuan penerbitan red notice untuk Veronica Koman.

Perlu diketahui saat penetapan tersangka, Veronica sedang tak berada di Tanah Air. Namun pihak kepolisian mengaku telah mengetahui di negara mana Veronica berada.

Tokoh Papua ke Benny Wenda: Tidak Punya Hak untuk Mengatur Tanah Papua

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman