logo


Jalin Komitmen, Kementerian ESDM dan Polri Perkuat Penegakan Hukum di Bidang ESDM

Menteri ESDM Ignasius Jonan mendukung penuh pelaksanaan PKS ini

9 September 2019 18:13 WIB

Inspketur Jenderal Kementerian ESDM, Akhmad Syakhorza dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Idham Aziz menjalin komitmen dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penegakan Hukum antar kedua belah pihak di Jakarta, Senin (9/9).
Inspketur Jenderal Kementerian ESDM, Akhmad Syakhorza dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Idham Aziz menjalin komitmen dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penegakan Hukum antar kedua belah pihak di Jakarta, Senin (9/9). Kementerian ESDM

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin komitmen penuh dalam menjalankan penanganan pengaduan masyarakat serta pengawasan segala aktivitas di sektor energi dan mineral secara efektif. Komitmen ini tertuang dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penegakan Hukum antar kedua belah pihak di Jakarta, Senin (9/9).

"Kita harapkan ini segera bekerja. Kita evaluasi akhir tahun ini dan kita harapkan ada dampaknya. Kami menyadari solusinya adalah dengan integrasi bersama kepolisian sehingga bisa cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Inspketur Jenderal Kementerian ESDM, Akhmad Syakhorza usai menandatangani PKS.

Pelaksanaan PKS ini, menurut Syakhroza, mendapat dukungan penuh dari Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan mengedepankan kebermanfaatan.


Kemarau, Kementerian ESDM Bikin 8 Sumur Bor di Karawang

"Pak Menteri ESDM sangat menghargai PKS ini dan meminta hasilnya konkrit, orientasinya adalah hasil. Hal ini dicerminkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baik. Daerah juga dapat menikmati pendapat bagi daerahnya dengan maksimal dan sebagainya," sambung Syakhroza.

Hal ini diungkapkan Syakhroza karena Kementerian ESDM mengemban amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, "Bumi air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Uji Jalan B30, Kementerian ESDM: Lebih Hemat, Emisi Lebih Bagus

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata