logo


Iuran BPJS Naik, Fadli Zon: "Ini Adalah Bentuk Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang Buruk.."

Berikut pernyataan lengkapnya

9 September 2019 08:10 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Kebijakan itu mendapat pertentangan dari banyak pihak.

Salah satunya dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang mengatakan bahwa sejak awal pendirian BPJS premi yang dibayarkan tak pernah mencukupi pembiayaan.

"Merujuk pada perhitungan awal pendirian BPJS, premi yang dibayarkan memang tidak akan pernah mencukupi pembiayaan. Di sinilah letak kesalahan kita meletakkan BPJS seolah perusahaan asuransi murni. Negara mestinya mendudukkan sistem jaminan sosial sebagai instrumen dari produktivitas warganya,” ujarnya, dikutip dari kabar24 (09/09).


Mobil Jokowi Mogok, Fadli Zon: "Ganti Esemka Aja Pak..."

Ia kemudian mengingatkan kepada siapapun yang memimpin bangsa ini agar serius dalam menangani jaminan kesehatan rakyat.

“Siapa pun yang berkuasa di Indonesia harus menjalankan amanat konstitusi. Berangkat dari premis ini, setiap persoalan yang berkait dengan BPJS Kesehatan tak bisa langsung dilarikan ke logika rezim aktuaria kesehatan. Sebab BPJS bukanlah asuransi murni tapi sistem jaminan sosial. Karena BPJS instrumen jaminan sosial oleh negara, maka negara mestinya mempertimbangkan kemampuan warga dalam membayar iuran,” katanya.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan bahwa BPJS menjadi contoh penyelenggaraan jamsos yang buruk.

“Ini adalah bentuk penyelenggaraan jaminan sosial yang buruk. Perlu evaluasi menyangkut kelembagaan, keorganisasian, SDM, dan sejauh mana sistem dalam BPJS itu berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Fadli.

Fadli Sarankan Jokowi Ganti Mobil Esemka, Ngabalin: Kita Tidak Tahu Apa di Otaknya

Halaman: 
Penulis : Raka Kisdiyatma