logo


Soal Revisi UU KPK, DPR Akan Tunduk Jika Jokowi Lakukan Hal Ini

Kini revisi tersebut tinggal menunggu persetujuan kepala negara.

7 September 2019 18:16 WIB

Logo KPK.
Logo KPK. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan bakal menerima setiap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kini revisi tersebut tinggal menunggu persetujuan kepala negara.

"DPR selalu menghormati, kalau tidak keluar surat presiden (surpres) dan Pak Presiden tidak mau memilih menteri teknis untuk membahas (revisi UU) bersama, kan enggak bisa dibahas juga," kata Arteria dilansir dari Medcom, Sabtu (7/9).

Baca juga: Abraham Samad Beberkan Orang yang Usulkan Revisi UU KPK


Tanggapi Ketua KPK, Fahri Hamzah: Ekspresi Frustrasi

Arteria menjelaskan, revisi UU ini sebagai kewajiban moral dan konstitusional di periode legislator 2014-2019. Ia bilang, sebelum masa jabatan berakhir, DPR merasa perlu untuk melakukan perbaikan institusi KPK.

Menurut Arteria, revisi yang diinisiasi DPR ini sebagai bagian dari penguatan sistem dan penyempurnaan penegakan hukum yang dilakukan KPK. Salah satunya berkepastian dan mengedepankan HAM.

"Kita ingin lembaga penegakan hukum yang sudah ada yang punya kelebihan khusus seperti KPK ini bisa bekerja secara efektif. Kemudian kita mencermati fakta dan keadaan situasi subjektif, kami lakukan secara terukur. Bagaimana grand design dan road map target pencapaian," ujar Arteria.

Rapat paripurna DPR sebelumnya menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang dihadiri 77 anggota dari total 560 anggota DPR.

Sejumlah LSM dan pegiat antikorupsi menolak usulan tersebut. Mereka menilai, RUU KPK merupakan akal-akalan untuk melemahkan KPK.

Abraham Samad Beberkan Orang yang Usulkan Revisi UU KPK

Halaman: 
Penulis : Kesdik Bayu