logo


Golkar Ical, Selesai Mabes Polri Lanjut Kemenkumham

Idrus menuding keputusan Menkumham sebagai tindakan yang sepihak.

11 Maret 2015 15:02 WIB

Aburizal Bakrie (Ist)
Aburizal Bakrie (Ist)

JAKARTA JITUNEWS.COM - Golkar versi Munas Bali terus menggeliat terkait kepengurusan Agung Laksono yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan . Setelah melaporkan kubu Agung Laksono terkait pemalsuan berkas ke Bareskrim, Golkar Ical akan mendatangi Kemenkumham.

Sekretaris Jenderal versi Munas Bali, Idrus Marham menyatakan pihaknya akan mendatangi Kemenkumham untuk ajukan protes. Kemudian Idrus juga akan menjelaskan surat keputusan yang dikeluarkan telah memanipulasi hasil sidang Mahkamah Partai Golkar (MPG). Sebelumnya tertulis dalam surat edaran Kemenkumham bahwa Mahkamah Partai Golkar telah mengesahkan Munas Jakarta. Padahal menurut Idrus MPG sama sekali tidak pernah mengeluarkan putusan terkait kisruh internal partai.

Lebih dalam Idrus pun menerangkan, jika putusan Mahkamah Partai Golkar terjadi perbedaan pendapat oleh para hakim anggota. Tentu dengan kondisi tersebut keputusan pun tidaklah bisa dihasilkan. Untuk itu Idrus menuding sikap Menkumham sebagai tindakan yang sepihak, sebab tidak menilik hasil yang disampaikan saat sidang mahkamah partai. Idrus menambahkan, seharusnya Kemenkumham membaca hasil MPG secara komprehensif.


Politikus Golkar Sebut Tak Tepat Bicara 'Failed Nation' Saat Semua Orang Berjibaku Lawan Covid-19

Menyikapi putusan Kemenkumham, Idrus mengaku akan berkonsultasi dengan kuasa hukum partai, apakah akan melanjutkan hingga ke Pengadilan Negeri atau melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada Selasa (10/03/2015) kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Jakarta atau kubu Agung Laksono. Mengetahui hal tersebut, kubu Ical pun protes, pihaknya langsung melakukan pertemuan dengan kader partai mulai dari DPD I hingga II di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa malam.

Golkar Tidak Setuju dengan Usulan Demokrat Jadikan Gedung DPR RS Darurat Covid-19

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan