logo


RKUHP Tidak Atur Hukum Adat, Taufiqulhadi: RKUHP Bentuk Apresiasi Kearifan Lokal

Simak berita selengkapnya

3 September 2019 17:23 WIB

Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi
Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan DPR pada 24 September 2019 tidak mengatur hukum adat.

Menurutnya, RKUHP tidak bisa intervensi terhadap hukum adat, seperti jika ada seorang lelaki menculik seorang gadis di daerahnya maka akan dihukum secara adat.

Baca Juga: Tuding Pemerintah Sangat Amatiran, Amien Rais: Pasti Juga Akan Ajal


Fahri Hamzah Desak Jokowi Ambil Tindakan Luar Biasa Terkait Situasi di Papua

“Intinya RKUHP tidak bisa intervensi terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Hal itu, karena RKUHP ini dibentuk dengan mengapresiasi kearifan lokal nusantara,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Lebih jauh,  politisi NasDem itu mengatakan RKHUP ini dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di nusantara atau kearifan lokal, yaitu filsafat Pancasila, Ketuhan Yang Maha Esa, pluralisme dan faktor eksternal terkait hak-hak asasi manusia (HAM) secara universal.

“Hanya saja tidak sebebas-bebasnya HAM dan demokrasi di Barat. Sebab, demokrasi itu justru tak akan berjalan tanpa adanya ketertiban masyarakat. Bahwa setiap UU itu harus menciptkan ketertiban, kalau tidak berarti gagal,” katanya.

Jadi Maskot SIPA 2019, Elizabeth: Saya Tidak Boleh Hanyut dengan Rasa Tidak Percaya Diri

Dia berharap RKUHP ini nantinya menjadi pedoman dalam koteks ketertiban masyarakat dimasa mendatang.

“Kalau ini menjadi undang-undang maka ini merupakan sebuah produk bangsa kita sendiri setelah kita menjadi bangsa yang berdaulat, kita membentuk undang-undang Pidana sebagai konsitusi pidana kita, hukum pidana,” pungkasnya.

DPR Ingin Dalang Intelektual Kerusuhan Papua Diseret ke Pengadilan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata