logo


BPJS Kesehatan Antara Harapan dan Beban, Saatnya Transformasi

Semoga bapak Presiden mempertimbangkan Transformasi BPJS-Kes menjadi BPPK.

2 September 2019 14:38 WIB

Dr.Abidinsyah Siregar, Ahli Utama BKKBN dpk Kemenkes (kiri)
Dr.Abidinsyah Siregar, Ahli Utama BKKBN dpk Kemenkes (kiri) Ist

Dua tahun terakhir jagat raya Nusantara diriuhkan oleh berbagai perdebatan bahkan gaduh di sekitar isu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS-Kesehatan. Berita terkini, defisit anggaran sebesar Rp 28 triliun akan ditutup dengan menaikkan Premi peserta. Sudah diwacanakan skim kenaikan premi kepesertaan hingga hampir 2 kali sebelumnya, malahan Kemenkeu memberi angka premi lebih besar lagi, mungkin karena tak ingin diganggu defisit terus menerus.

Spontan banyak bertanya dan heran defisit lembaga penjamin atau asuransi yang defisitnya ditanggung pesertanya bukan menjadi resiko penyelenggara, apalagi ini lembaga negara. Walikota Surakarta FX Rudyatmo mengecam keras kebijakan menaikkan iuran BPJS yang drastis. Katanya lagi membuat rakyat miskin makin melarat.

Gubernur Prov. DKI Jakarta mengambil kebijakan tidak menaikkan tetapi menempatkan dana daerah sebagai cost sharing. Tentu banyak daerah tidak berani mengambil kebijakan serupa karena biaya kesehatan bisa tidak terbatas jika tidak dikelola dengan seksama.


Bamsoet Nilai Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Harus Dipertimbangkan Lagi

UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ditetapkan pada hakikatnya untuk mencapai hak hidup bermartabat. Untuk mengelola DJSN, dibentuk BPJS sesuai UU 24 tahun 2011 yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kajian tentang Pembiayaan dan klasifikasi sudah dilakukan para ahli jauh sebelum terbentuknya BPJS yang dikordinasikan oleh Kemenkes. Dalam penetapan premi, sudah banyak pola dan pilihan. DJSN sudah memberi angka premi menurut cost services cost effective dengan rujukan berbagai studi dan pengalaman Negara lain.

DR.Chazali Situmorang (mantan Ketua DJSN 2011-2015) pernah mengatakan bahwa hasil perhitungan premi yang diajukan DJSN pada tahun 2013 maupun tahun 2015, disahkan Menteri Keuangan justru dibawah usulan tim DJSN. Ini ibarat bola liar yang hampir tidak dapat dikendalikan, katanya.

Belakangan muncul berita tidak enak, kekurangan bayar, penunggakan klaim dari BPJS, sementara banyak pengaduan unit pelayanan dan tenaga kesehatannya belum mendapat dana klaim, tidak bulanan bahkan tahunan. Anehnya terjadi pula korupsi dana klaim oleh RS/oknum.

Hal lain lagi muncul kebijakan menurunkan kelas RS dari C menjadi D (umum), padahal Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, kanker dll sangat butuh pelayanan spesialistik. Sebenarnya bisnis apakah BPJS/JKN ini? Ini adalah perintah konstitusi kita. Amanat UUD1945, pasal 28 huruf H mengamanatkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Artinya BPJS/JKN adalah legacy nasional. Wujud ril negara hadir melayani.

Masalahnya mengapa begitu gaduhnya dunia pelayanan kesehatan, justru setelah hadirnya BPJS?

Penulis melihat ini bukan hanya masalah defisit anggaran atau kelemahan pakar keuangan. Apalagi tahun ini kita akan mulai era total coverage. Tetapi juga konflik antar lembaga terkait yang sangat mengganggu pelayanan. Sangat terasa lemahnya kordinasi antara regulator dengan implementator. Banyak kebijakan justru merugikan peserta padahal konsideran semua perUUan memerintahkan pengutamaan pada kepentingan peserta.

Penulis memberi masukan tertulis kepada Presiden RI yang diantar langsung ke Setneg sebagai masukan untuk reorganisasi Kementerian dan Lembaga/Badan yang sedang disusun membentuk Kabinet Kerja II. Era SDM unggul untuk Indonesia maju, hanya bisa diwujudkan di atas reformasi birokrasi yang bersih, berkualitas dan kapasitas kinerja tinggi. Masukannya: satukan pembiayaan, pengadaan dan pelayanan dalam satu atap/lembaga .

Dengan berada dalam satu lembaga, maka pelayanan menjadi optimal dan cepat, pengendalian menjadi kuat, level kontrol akan menjangkau seluruh jenjang dan jaringan pelayanan. Tinggal mempersiapkan Lembaga Pengawasan yang kuat mendampingi Badan Penyelenggara JKN yang mumpuni.

Apa yang digabungkan? Penggabungan BPJS Kes, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes (yang mengendalikan seluruh RS dan pelayanannya) dan Sub Pengadaan Alat Kesehatan pada Ditjen Farmasi dan Alkes Kemenkes. Dengan demikian nomenklaturnya menjadi Badan Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan (BPPK).

Dalam transformasi ini, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilepaskan dari tugas sebagai Faskes BPJS (FKTP). Pastikan Puskesmas pada konsep utamanya sebagai unit pelayanan kesehatan dasar yang bertanggungjawab meningkatkan kualitas kesehatan (promotif), pencegahan penyakit menular dan tidak menular (Preventif) dan Pemberdayaan masyarakat (Kemitraan).

Mantan Menkes Prof DR Farid A. Moeloek (era pak Harto dan pak Habibie) menjelang tahun 2000 memperkenalkan pendekatan Paradigma Sehat. Inilah sebenarnya spirit Puskesmas. Pertanyaannya, siapa menjadi FKTP (Faskes Tingkat Pertama)? Berikan kepada Dokter/Drg praktik mandiri dengan membagi kapitasi. Dengan adanya kapitasi maka tenaga medik yang diikat “kontrak” oleh BPJS, akan bekerja keras agar tidak ada yang sakit, dan saat yang sama sang Dr/Drg selain semakin profesional juga sejahtera. Konsep ini pernah disebut sebagai Dokter Keluarga.

Transformasi kelembagaan ini sudah mendesak karena pendekatan sistem sejalan dengan keterpaduan yang berbasis efektifitas dan efisiensi. Apalagi di era 4.0 pada tempatnya setiap pelayanan dihadirkan mudah diakses, komprehensif, stabil dan berkualitas tinggi.

Suka atau tidak suka, penggabungan fungsi pembiayaan dan pelayanan adalah keniscayaan logis.

Semoga bapak Presiden mempertimbangkan Transformasi BPJS-Kes menjadi BPPK.

Ditulis oleh: Dr Abidinsyah Siregar (Ahli Utama BKKBN dpk Kemenkes)

Iuran BPJS dan Tarif Listrik Naik, Demokrat: Ini Berkah Besar

Halaman: