logo


JK Gak Setuju Ada Kementerian....

Simak berita selengkapnya

1 September 2019 09:00 WIB

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Jitunews/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menilai usul dibentuknya kementerian baru yang mengurusi soal adat berlebihan. Maka dari itu, ia tidak setuju dengan usulan tersebut.

"Itu berlebihan itu," ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta (20/8).

Baca Juga: Hadiri Sky Evenue 2019, Mensos Percaya Generasi Muda Mampu Bersaing


Imbau Mahasiswa Papua di Perantauan, JK Bilang, "Hargai Juga Kehidupan Sosial Masyarakat"

Serukan Bantu Jokowi, Prabowo Subianto: Lupakan Perbedaan Sikap Politik

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoyan meminta pemerintah membuat kementerian yang mengurusi tentang adat. Pasalnya, ia berujar adat sudah lebih dulu ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

"Ke depan kita dorong pemerintah harus, mudah-mudahan menteri adat harus ada. Ada menteri ada bagus. Agama sudah, adat belum pernah," terang Lenis di Jakarta (19/8).

Kementerian tersebut diharapkan mampu menangani permasalahan adat, salah satunya konflik antara swasta yang ingin berinvestasi di Indonesia tetapi terhalang oleh pembanguna kereta tanah yang merupakan tanah adat.

Sindir Jokowi, Andi Arief Serang Andre Rosiade, "Saya Kutuk..."

"Jadi perlu ke depannya ada 3 tugu harus ditegakkan. Adat dulu, agama, baru pemerintah, jadi adat harus dihargai juga. Masalah hak ulayat, investor mau masuk, kalau ada masalah dipalang, yang ngurus siapa? Kepala suku, jangan salah," sambung Lenis.

UAS Enggan Minta Maaf, JK Bilang, "Banyak Usulan...."

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata