logo


Mahasiswa Harvard Dideportasi AS Gara-gara Kebijakan Baru Trump

Presiden AS Ke-45 itu semakin selektif dalam menjaring WNA yang ingin mengunjungi wilayahnya.

30 Agustus 2019 12:38 WIB

Donald Trump meentapkan kebijaakan baru untuk para pemegang visa secara universal
Donald Trump meentapkan kebijaakan baru untuk para pemegang visa secara universal NU Online

JAKARTA - JITUNEWS.COM - Pada bulan Maret 2018, Trump merencanakan kebijakan baru kepada seluruh pemegang visa AS. Tepat Juni 2019, Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat resmi menetapkan rencana Trump menjadi kebijakan yang harus dipatuhi para pemegang visa AS. Pihak Kemenlu AS melaporkan supaya seluruh calon pemilik visa Amerika Serikat harus mencantumkan akun sosial media secara lengkap mulai dari username, surel dan nomor telepon aktif dalam lima tahun terakhir.

Pada bulan Mei 2019, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana imigrasi baru yang berlaku secara universal dan tidak ribet.

Dikutip dari video BBC Indonesia, Trump menyelipkan bocoran kebijakan barunya,


Potong Anggaran Belanjanya Tahun 2016, Kemristekdikti Alokasikan untuk Tambah Beasiswa

"But, instead of admiring people to random change, we will establish simple universal admission to the United States," kata Trumph beberapa waktu lalu.

Setelah kebijakan baru tersebut dijalankan, mahasiswa Harvard asal Lebanon dilarang datang ke AS oleh petugas imigrasi AS. Salah satu petugas imigrasi AS bernama Michael McCarthy bungkam ketika ditanya alasan spesifik Ismail Ajjawi, mahasiswa baru Harvard yang berumur 17 tahun, dicekal AS karena kasus media sosial. Ismail sendiri menegaskan bahwa tak ada maksud jahat ke AS di postingan akun sosmednya. Namun, menurut Michael McCarthy, pihaknya sudah melakukan tugasnya dengan benar berdasarkan Custom and Border Protection (CBP).

Sempat membuat Ismail diselidiki berjam-jam sesampainya di Bandara Boston, perwakilan Universitas Harvard mengatakan, "pihak kami bekerja sama dengan erat terhadap keluarga Ismail dan pihak berwenang terkait kasus ini."

Pihak Harvard menambahkan bahwa Lembaga Non-profit di Amerika telah menyediakan bantuan hukum untuk Ismail.

Kini, Ismail kembali ke Lebanon dan berharap Kelembagaan Non-profit bisa segera membantunya sebelum kuliahnya dimulai pada tanggal 3 September 2019.

Tingkatkan Produktivitas Masyarakat, Menristekdikti Terus Kembangkan Teknologi Berbasis Digital

Halaman: 
Penulis : Aldila Arin