logo


Ibukota Pindah, Begini Pro dan Kontra PNS di Jakarta

Kebijakan Pemerintah tentang berpindahnya Ibukota Indonesia, menuai pro dan kontra PNS di Jakarta

30 Agustus 2019 00:07 WIB

pns
pns jawa pos

JAKARTA - JITUNEWS,COM - Kebijakan Jokowi yang memindahkan Ibukota ke Kalimantan Timur, menyebabkan migrasi berjamaah 180 ASN (Aparatur Sipil Negara). Syafruddin, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (Menpan-RB) memastikan tidak akan ada PNS yang menolak rencana ini. Pasalnya, berpindahnya PNS dari Jakarta ke Kaltim ini akan dibekali tempat tinggal bermodel vertikal.

"Ya, mau. Siapa berani menolak? Engga ada yang bisa menolak kok," ujar Syafruddin seperti dilansir dari tirto.id, Jumat (30/8).

"Paling tidak kan kalau disediakan rumah atas fasilitas negara, para aparatur negara tidak perlu lagi kontrak rumah atau beli rumah kayak sekarang," tambah Syafruddin.


RUU Ibukota Baru segera Terbit, Ahok Dukung Jokowi di Sela Kesibukannya

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuturkan kepada tirto.id, "Bisa rumah susun. Apartemen juga mungkin. Namanya juga kota masa depan."

Menurut Syafruddin, dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada imigran ASN Jakarta ke Kaltim, akan menghindari keruwetan sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Jakarta.

Belum beranjak dari kutipan tirto.id, Tomo Sakti (27) merasa sangat senang dengan pindahnya ibukota yang dibarengi fasilitas cukup memadai. Tomo senang karena akhirnya Ia yang masih belum menikah, bisa memiliki rumah dan terhindar dari kemacetan Jakarta.

"Secara aset saya belum punya, masih kontrak rumah di Jakarta. Akhirnya saya bisa punya rumah dari Pemerintah. Lumayan kan tidak perlu buang energi juga karena harus terjebak macet."

Namun, berpindahnya ibukota dari Jakarta ke Kaltim bukanlah kabar gembira bagi para ASN yang sudah berkeluarga. Di sisi lain, seorang narasumber Tirto yang identitasnya dirahasikan menyetujui keputusan Pemerintah itu dengan setengah hati. Ia memikirkan bagaimana nasib anaknya yang masih sekolah bila harus berpindah domisili antar pulau. Ia meragukan Menpan-RB yang bersedia menyediakan fasilitas.

"Saya bukannya tidak setuju, kok. Cuma saya kan abdi negara yang biasa-biasa saja. Saya makan, menyekolahkan anak, semuanya dari pendapatan PNS. Ya, kalau harus pindah Kaltim, sekolah anak saya nanti bagaimana?

Kurang sregnya keputusan Pemerintah yang memindahkan Ibukota ke Kaltim, juga dirasakan oleh Tomo (33). Tomo memutuskan bila Ibukota pindah ke Kaltim, maka Ia akan pensiun dini karena tidak ingin berpisah dengan keluarga kecilnya. Tomo tidak ingin mengikutsertakan anak dan istrinya dalam urusan kerjanya, karena anak dan istrinya sudah memiliki kehidupan yang cukup baik di Jakarta.

"Ya saya kurang sreg kalau berbagai fasilitas di-sharing. Saya mau lihat dulu ukuran rumah yang disediakan."

Bantu Setarakan Pendidikan, Muhadjir Effendy Dukung Pemindahan Ibukota Baru

Halaman: 
Penulis : Aldila Arin