logo


Jimly Usul MK Tak Pindah ke Kaltim, Demokrat: Tidak Ada yang Namanya Ibu Kota Pemerintahan

Jansen menyebut bahwa pemindahan ibu kota juga diikuti perpindahan lembaga

28 Agustus 2019 19:15 WIB

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon Twitter

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengaku setuju dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, ia ingin lembaga kehakiman seperti MK dan lainnya tidak pindah ke ibu kota yang baru.

Usulan dari Jimly tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Jansen menyebut bahwa pemindahan ibu kota juga diikuti perpindahan lembaga.

"Inilah rumitnya pindah ibu kota ini jika pembahasannya belum tuntas. Tidak ada yang namanya IBUKOTA PEMERINTAHAN. Yang ada itu IBUKOTA NEGARA. Banyak lembaga yang mengharuskan keberadaannya harus di Ibukota Negara termasuk MK. Jadi mana bisa tetap di Jakarta apalagi di Jogya pak Jimly," ujar Jansen seperti dilansir Jitunews dari akun Twitternya, Rabu (28/8).


Ibu Kota Pindah ke Kaltim, DPRD Beberkan Keuntungannya untuk Jakarta

Jimly juga mengusulkan bahwa lembaga kehakiman berada di Yogyakarta. Usulan tersebut dinilai Jansen tidak bisa dilakukan.

Sebelumnya, Jimly mengungkapkan dukungannya terhadap wacana pindahnya ibu kota negara. Jimly juga mengusulkan agar lembaga kehakiman seperti MK dan lainnya tidak pindah ke Kalimantan Timur.

Ibu Kota Pindah, Fraksi PKS: Jangan Sampai Hanya untuk Memindahkan Masalah

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata