logo


Soal Pindah Ibu Kota, Pangi: Jalan Pintas 'Lari dari Masalah'

Argumen tentang pemerataan pembangunan juga merupakan alasan yang sangat absurd.

28 Agustus 2019 10:21 WIB

Pengamat Politik, Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago
Pengamat Politik, Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah baru saja memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara, kebijakan ini didasarkan pada beberapa argumentasi yang sudah umum dan sering kita dengar selama ini.

Beban Jakarta yang sudah terlalu berat menjadi alasan utama kebijakan ini, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara, air bersih dan seterusnya.

Menurut Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan tergesa-gesa.


DPD Minta Pemerintah Beri Payung Hukum Program Peningkatan Pertanian Penyangah Ibukota

"Kita bisa menangkap kesan kegamangan dan ketidak-mampuan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan fundamental yang ada di Jakarta dan justru lebih tertarik untuk mengambil jalan pintas 'lari dari masalah'," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/8).

Pangi melanjutkan, memindahkan ibu kota tidak akan serta merta menyelesaikan masalah di tempat asal (Jakarta) atau bahkan ada potensi justru akan menciptakan masalah yang sama di tempat yang baru, jika tidak tertib, ibu kota baru akan menjadi olahan pebisnis dan pemilik modal apalagi jika pemindahan tidak dipersiapkan dengan matang baik dari segi konsep dan pengelolaannya.

"Indikasi ke arah ini sudah mulai terbaca dengan ketiadaan kajian yang komprehensif dan mendalam terkait alasan pemindahan, pemilihan lokasi, kesiapan regulasi, koordinasi antar kelembagaan terutama pemerintah dengan DPR dan mengabaikan peran partisipatif masyarakat luas," imbuh Pangi.

Selain itu, jelas Pangi, argumen tentang pemerataan pembangunan juga merupakan alasan yang sangat absurd. Kata Pangi, pemerataan pembangunan solusinya bukan pemindahan ibu kota tetapi bisa pada politik anggaran di mana pemerintah tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja dan memberikan otoritas dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah.

"Maka Jika rencana pemindahan ibu kota ini terburu-buru dan tanpa kehati-hatian (deleberatif), percayalah, kita hakul yakin problem baru akan muncul di ibukota baru," pungkas Pangi.

Jika Ibukota di Kalsel, Gubernur Janjikan Panorama Pegunungan Meratus dan Keindahan Pantai dari Kejauhan

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan