logo


Pileg 2019 Dinilai Menyimpang dari Amanah Konstitusi Negara

Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi mengajukan permohonan pengujian undang undang pemilu terhadap undang undang dasar 1945 ke MK

26 Agustus 2019 17:19 WIB

Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi
Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi mengajukan permohonan pengujian undang undang pemilihan umum terhadap undang undang dasar 1945 kepada Mahkamah Konsitusi (MK) Republik Indonesia.

Permohonan ini diajukan sehubungan dengan masih adanya ketentuan atau pasal dalam undang-undang Pemilu yang menyebabkan hasil penyelenggara Pemilu legiatif 2019 menjadi cacat hukum.

“Hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 lalu, kami atas nama perorangan telah mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke MK,” ujar Syamsul di Jakarta, Senin (26/8).


PAN ke Jokowi: "Jika Tak Lakukan Hal Ini, Pemindahan Ibu Kota Itu Adalah Tindakan Ilegal"

Syamsul mengatakan dari aspek hukum tata negara, penyelenggaraan Pemilu statusnya menjadi illegal dan inkonsitision jika terbukti secara hukum Pemilu tersebut diselenggarakan dengan cara menyimpang dari ketentuan UUD 1945.

“Kami memandang Pemilu legislatif tahun 2019 telah menyimpang dari amanah konstitusi negara karena terbukti secara meyakinkan didalam penyelenggaraannya masih terdapat tindakan diskriminatif dan pengkhianatan terhadap hak kedaulatan rakyat, padahal semua orang tahu bahwa kedaulatan adalah yang paling tinggi,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa didalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar”, mandat diberikan dalam bentuk pemberian suara langkah suara rakyat merupakan manifestasi dari mandat rakyat yang harus diperlakukan secara istimewa.

Habib Rizieq Tuduh Pemerintah Dzalim, Begini Respon Istana

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata