logo


PAN ke Jokowi: "Jika Tak Lakukan Hal Ini, Pemindahan Ibu Kota Itu Adalah Tindakan Ilegal"

Berikut ulasannya

23 Agustus 2019 19:39 WIB

Joko Widodo saat berorasi dalam kampanye akbar bertajuk Konser Putih Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (13/4)
Joko Widodo saat berorasi dalam kampanye akbar bertajuk Konser Putih Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (13/4) Instagram @official_nasdem

JAKARTA, JITUNEWS.COM -  Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, sebelum pemindahan ibu kota itu ditetapkan.

Menurutnya pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan harus berdasarkan undang-undang.

“Kalau tidak dibahas dengan DPR dan UU–nya belum ada, maka perpindahan ibu kota itu ilegal,” ujar Yandri di Jakarta, Jumat (22/8).


Amien Rais Tegaskan PAN Akan Jadi Oposisi

Dalam hal ini, Yandri menilai pemindahan ibu kota itu persoalan yang serius, karena terkait ibu kota negara dan berbagai konsekuensinya. Misalnya, pemindahan gedung-gedung lembaga tinggi negara, aparatur sipil negara, dan lain-lain yang bisa menghabiskan anggaran negara sangat besar. Sekitar Rp500 triliun.

DPR pun kata Yandri belum mendapat draft pemindahan ibu kota tersebut. Sehingga pidato Presiden Jokowi pada Sidang tahunan MPR RI, Jumat (16/8) lalu belum berkekuatan hukum, tak bisa dieksekusi, dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Dia meminta Presiden Jokowi mengajukan RUU pemindahan ibu kota tersebut, sekaligus mencabut penetapan ibu kota Jakarta, ke Kalimatan Timur.

“Jadi, pemindahan ibu kota itu tidak mendesak. Yang mendesak adalah mengatasi kemiskinan di desa-desa yang hidupnya sulit air bersih, tak bisa sekolah, kurang gizi dan sebagainya,” pungaksnya.

Wacana MPR Jadi Lembaga Tertinggi, Zulkifli Hasan: Siapa yang Mau?

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma