logo


'Sentil' Anies Baswedan, Demokrat: Gubernur Mengijinkan Pelanggaran Hukum Demi Kebutuhan?

MA mengabulkan gugatan Anies Baswedan, terkait kebijakan Anies yang membolehkan pedagang berjualan di jalanan

23 Agustus 2019 15:38 WIB

Ferdinand Hutahean
Ferdinand Hutahean Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait kebijakan Anies yang membolehkan pedagang berjualan di jalanan dan trotoar, terutama di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mempertanyakan hal itu. Ferdinand mempertanyakan kebijakan itu mengartikan bahwa Anies mengizinkan pelanggaran hukum.

"Apakah pernyataan ini artinya bs dimaknai bahwa Gubernur mengijinkan pelanggaran hukum demi kebutuhan?" ujar Ferdinand seperti dikutip Jitunews dari akun Twitternya, Jumat (23/8).


Sindir Anies Bangun Gabion Rp150 Juta, Demokrat: 25 Juta Saya Buat Lebih Indah

Diketahui, Anies mengatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) harus dicarikan solusi. Hal tersebut menanggapi soal nasib PKL di trotoar setelah MA mengabulkan gugatan terhadap kebijakan Anies yang membolehkan pedagang berjualan di jalanan dan trotoar, terutama di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta.

"Jadi bukan sekadar kita melakukan penegakan hukum, tapi harus ada solusinya. Karena pelanggarannya bukan karena keserakahan tapi pelanggaran karena kebutuhan," kata Anies, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).

"Tapi rakyat kecil ada yang melanggar karena kebutuhan, ada yang melanggar karena keserakahan. Yang melanggar karena keserakahan ditindak secara hukum. Yang melanggar karena kebutuhan harus diselesaikan solusi untuk kebutuhannya," jelas Anies.

Jokowi Bantah soal Lokasi Ibu Kota Baru, Demokrat: Program Ini Tidak Akan Jalan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata