logo


Mensos Duga Ada Kejahatan di Balik Operasional Gepeng

Kemensos selama ini serius dan berkomitmen kuat menangani gepeng

22 Agustus 2019 20:11 WIB

Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya pada \'Workshop Nasional Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Implementasi Permensos RI No. 9 Tahun 2018\', di Jakarta, Kamis (22/08/2019).
Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya pada 'Workshop Nasional Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Implementasi Permensos RI No. 9 Tahun 2018', di Jakarta, Kamis (22/08/2019). Dok.

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengajak semua pihak mengatasi masalah gelandangan dan pengemis (gepeng). Mensos mengindikasikan ada kejahatan terorganisasi di balik operasional gepeng.

“Maka dalam kesempatan ini, kami mengajak pemerintah daerah. Tanggung jawab utama berada di tangan pemda. Pemda bisa berperan memberikan rehabilitasi dasar buat mereka,” kata Agus, dalam sambutannya pada 'Workshop Nasional Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Implementasi Permensos RI No. 9 Tahun 2018', di Jakarta, Kamis (22/08/2019).

Mensos mendapat laporan, komunitas gepeng dimobilisasi di kawasan tertentu dengan menggunakan kendaraan. Tidak jarang mereka menggunakan anak untuk menarik simpati masyarakat, sewa menyewa anak, dan sewa menyewa orang.


Di Hadapan Mahasiswa, Mensos Paparkan Visi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Mensos menyatakan, persoalan dasar dari keberadaan gepeng bersumber dari persoalan kemiskinan. Menurutnya, ketidaksiapan dan ketidakmampuan menjadi masalah yang membuat mereka memihak untuk menjadi pengemis dan gelandangan.

“Populasi geladangan dan pengemis pada tahun 2019 sebanyak 58.4923 angka ini memang masih perlu ditanyakan validitasnya, mengingat pendataan pada kelompok ini relatif sulit karena mobilitas mereka yang sangat tinggi,” katanya.

Untuk menangani masalah gepeng, Mensos mendesak pemda baik provinsi maupun daerah kabupaten/kota menjadikan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai landasan payung hukum dalam menangani permasalahan gepeng di daerah masing-masing.

“Dengan begitu, gepeng dapat terlayani kebutuhan dasarnya dan dapat diberdayakan sesuai potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat hidup layak sesuai norma yang ada di masyarakat,” katanya.

Masih eksisnya fenomena gepeng, menurut Mensos, menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial belum menyentuh akar permasalahan yaitu kemiskinan. “Bila daerah-daerah miskin yang menjadi daerah asal tidak ditangani dengan baik maka persoalan gepeng akan terus berlanjut,” kata Agus.

Kunjungi Korban Gempa, Mensos Janjikan Bantu Dana Pembangunan Rumah Rusak

Halaman: 
Penulis : Denys, Aurora Denata