logo


Aliansi Masyarakat Menggugat Minta Pemerintah Cabut Izin Penggunaan Air PT Star Energy Geothermal di Garut

Sumber daya air yang seyogyanya digunakan sebagai sumber kehidupan bagi rakyat

20 Agustus 2019 15:07 WIB

Aksi demonstrasi oleh Aliansi Masyarakat Mengugat (AMM) hari ini, Senin (20/8).
Aksi demonstrasi oleh Aliansi Masyarakat Mengugat (AMM) hari ini, Senin (20/8). Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Aliansi Masyarakat Mengugat (AMM) hari ini, Senin (20/8), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian PUPR dan kantor PT Star Energy Geothermal, Jakarta.

Dalam tuntutannya, AMM menuntut  pemerintah untuk mencabut izin Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam/cagar alam Sungai Cibeureum dan Sungai Cipanday, Kabupaten Garut kepada Perusahaan Asing PT Chevron Geothermal Indonesia yang saat ini beralih dikuasai oleh PT Star Energy Geothermal.

"Sumber daya air yang seyogyanya digunakan sebagai sumber kehidupan bagi rakyat saat ini lebih banyak di gunakan untuk kebutuhan industri perusahaan," ujar koordinator aksi AMM, Yusuf Aryadi, Selasa (20/8).


Sapa Anak Muda Garut, Prabowo Bilang "Punya Kerja Belum? Gimana Mau Dapat Pacar Kalau Nganggur"

Yusuf Aryadi menjelaskan, pihaknya meyakini keputusan pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Kementerian PUPR tersebut cacat hukum, karena bertolakbelakang dan mengabaikan Peraturan Menteri PUPR itu sendiri yakni Permen Nomor 1/PRT/M/2016.

"Dalam Permen tersebut jelas secara eksplisit bahwa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang berada dalam kawasan suaka alam, pelestarian suaka alam, hutan lindung dan hutan produksi harus mendapatkan rekomendasi teknis dari pemerintahan bidang kehutanan," terang Yusuf Aryadi.

Menurut Yusuf, rekomendasi teknis dari bidang kehutanan tentunya di representasikan oleh Kementerian KLHK. Maka seharusnya KemenPUPR berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan berdasarkan rekomendasi tekhnis dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung yang merupakan kepanjangan tangan dari KemenPUPR di daerah.

Selain itu, Yusuf menambahkan, PT Star Energy Geothermal juga harusnya memperhatikan beberapa prinsip dalam pengusahaan sumber daya air dengan tidak merusak kelestarian lingkungan hidup serta tidak mengganggu, mengesampingkan dan meniadakan hak rakyat atas air.

Konsumsi Ikan, Solusi Kabupaten Garut Tekan Angka Stunting

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan