logo


Sederhanakan Pelaporan Keuangan Desa, Kemenko PMK Luncurkan Interkoneksi OMSPAN-Siskeudes

Interkoneksi ini menyebabkan perangkat desa tidak lagi melakukan input data berulang ke setiap sistem

19 Agustus 2019 19:26 WIB

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sonny Harry B Harmadi, meluncurkan Interkoneksi OMSPAN dengan Sistem Keuangan Desa serta Sistem Koordinasi Pembangunan Desa di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (19/8).
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sonny Harry B Harmadi, meluncurkan Interkoneksi OMSPAN dengan Sistem Keuangan Desa serta Sistem Koordinasi Pembangunan Desa di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (19/8). Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sonny Harry B Harmadi, meluncurkan Interkoneksi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta Sistem Koordinasi Pembangunan Desa (Siskorbangdes) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (19/8).

Interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes ditujukan untuk penyederhanaan pelaporan keuangan desa. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi dan Menko PMK Puan Maharani agar laporan penggunaan dan kegiatan dan desa disederhanakan. Interkoneksi ini menyebabkan perangkat desa tidak lagi melakukan input data berulang ke setiap sistem. Sedangkan, Siskorbangdes sebagai salah satu instrumen koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Undang-Undang Desa dari sektor terkait.

Sonny menjelaskan bahwa interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes didasari atas kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara umum dan dana desa secara khusus.


Dapat RAPBN 2020 Sebesar 242 Miliar, Kemenko PMK Fokus pada SDM Unggul & Indonesia Maju

Kewajiban tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun demikian, implementasi regulasi itu tidaklah mudah. Pemerintah daerah dan desa mengalami kendala, utamanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan minimnya waktu dalam melakukan penginputan data kegiatan serta realisasi keuangan.

Fakta di beberapa daerah, perlu waktu minimal 10 hari untuk melakukan input laporan sehingga mengakibatkan lambatnya penyaluran dana desa khususnya tahap II dan III. Pemicu utama keterlambatan karena desa harus membuat laporan realisasi penyerapan dan laporan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya.

"Untuk itu, urgensi penyederhanaan laporan keuangan dana desa dan APBDes melalui interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes diharapkan menjadi solusinya," ujar Sonny.

Buka ODM Undip 2019, Menko PMK Ingatkan Mahasiswa Tak Lupakan Jatidiri Indonesia

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata